“Makanya Pak Kasman harus cermat melihat peluang politik ini. Dan saya yakin beliau bisa membaca peluang politik ini,” imbuhnya.
Pengamat Politik Dr Slamet Riyadi Cante MSi dimintai tanggapannya mengenai langkah Kasman Lassa yang tetap mempersiapkan alternatif pencalonannya melalui jalur perseorangan di Pilkada Donggala 2018, mengatakan, Kasman ibaratnya sedang melakukan sugesti politik kepada para parpol.
Petahana kata Slamet, sedang mengirimkan sinyal bahwa jalur perseorangan sebagai alternatif yang akan ditempuh oleh petahana jika seandainya akumulasi jumlah kursi koalisi parpol pengusung tidak mencukupi.
Ia menyarankan, dukungan akan diberikan oleh parpol ke petahana akan mengalir jika Kasman membangun komunikasi politik yang baik dengan seluruh pimpinan parpol yang memiliki kursi di DPRD Donggala.
Apalagi untuk saat ini, elektabiltas dan popularitas Kasman Lassa yang masih sulit ditandingi oleh sejumlah nama yang diwacanakan kuat akan maju di Pilkada Donggala.
Ini tentunya menjadi magnet tersendiri bagi Ketua Nasdem Donggala itu untuk dilirik oleh parpol.
“Namun saya yakin secara politik pasti beliau pada akhirnya akan lebih memilih menggunakan parpol sebagai kendaraan politik, apalagi beliau sebagai ketua Nasdem Donggala, tinggal melakukan koalisi dengan beberapa parpol untuk memenuhi persyaratan minimal jumlah kursi,” kata mantan Dekan Fisip Untad itu.
Selain itu tambahnya, Kasman sebagai petahana selama periode kepemimpinannya ini telah membangun basis massa di level desa. Sehingga menjadi modal politik bagi Kasman untuk meredam saingannya dalam berebut posisi 01 Donggala.
“Saya amati, pasangan yang dipilih oleh Kasman tidak akan cukup berpengaruh untuk mendongkrak elektabilitas dan popularitas petahana karena tenggelam oleh popularitas Kasman,” paparnya.
Hal senada disampaikan pengamat politik Dr Alamsyah Nur. Menurutnya, menggunakan teknik hegemonic dengan dasar populis maupun kelengkapan persyaratan merupakan hal biasa dalam periode mencari dukungan.
Hanya yang perlu diketahui kata akademisi Untad ini, bahwa ada format yang berasal dari KPU yang harus dijadikan acuan untuk mengumpulkan dukungan.
“Artinya, dukungan yang sebelumnya tidak serta merta bisa diajukan sebagai persyaratan,” ujar akademisi Untad itu.
Alamsyah menilai, dukungan parpol memang menjadi lebih mudah dan memiliki kepastian yang nyata.
Hal ini telah dialami oleh Ahok di Pilkada Gubernur DKI Jakarta yang lebih memilih jalur parpol ketimbang Teman Ahok yang telah mengklaim mengumpulkan satu juta KTP.
Sehingga, pernyataan adanya dukungan dari suatu figur yang akan ikut kontestasi politik merupakan strategi the water test bagi mekanisme parpol untuk memberikan dukungan.
(fit/nasir)
