Banggai, PaluEkspres.com — Komisi II DPRD Provinsi Sulawesi Tengah melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pengelolaan Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) Pagimana pada Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pelabuhan Perikanan Wilayah III Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah, Kamis (7/5/2026).
Kunjungan kerja tersebut dipimpin oleh Ketua Tim Komisi II, H. Suryanto, dan diterima langsung oleh Kepala UPTD Pelabuhan Perikanan Wilayah III, Asri Chaeruddin Amier, bersama jajaran pengelola pelabuhan.
Dalam kegiatan itu, Komisi II melakukan peninjauan terhadap pengelolaan pelabuhan, pelayanan kepada nelayan, serta potensi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Kami melihat pengelolaan PPI Pagimana sudah berjalan cukup baik, terutama dari sisi kontribusi terhadap PAD. Namun demikian, masih terdapat sejumlah fasilitas yang perlu mendapat perhatian serius agar pelayanan kepada nelayan bisa lebih optimal,” ujar Suryanto.
Berdasarkan laporan pengelola, UPTD Pelabuhan Perikanan Wilayah III saat ini didukung oleh 22 orang staf yang terdiri atas 8 Aparatur Sipil Negara (ASN) dan 14 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tenaga paruh waktu.
Dari sisi kontribusi terhadap PAD, PPI Pagimana mencatat capaian positif. Pada 2025, total setoran PAD mencapai Rp509.906.000. Sementara realisasi PAD periode Januari hingga Mei 2026 telah mencapai Rp192.250.000.
Sumber pendapatan utama berasal dari penyewaan gudang ikan, lapak jualan, serta operasional pabrik es balok yang menjadi fasilitas penting bagi aktivitas nelayan di wilayah Pagimana dan sekitarnya.
Selain itu, Komisi II juga meninjau fasilitas pelabuhan yang meliputi areal seluas 2.250 meter persegi dan dermaga dalam kondisi baik. Fasilitas fungsional dinilai cukup lengkap, seperti Tempat Pelelangan Ikan (TPI), pasar ikan, rumah dinas, sarana air bersih, kios penjualan, gudang penyimpanan, jalan areal pelabuhan, tower instalasi air, pabrik es berkapasitas 10 ton, gardu listrik 150 KVA, SPDN, kantor UPT, hingga sarana transportasi operasional.
Namun, sejumlah fasilitas masih memerlukan perbaikan, di antaranya kendaraan roda tiga, ice storage, dan depo air mineral yang dalam kondisi rusak. Komisi II juga menyoroti kondisi pabrik es yang mengalami kebocoran sehingga berdampak pada tingginya konsumsi oli.
“Kondisi pabrik es ini harus segera diperbaiki. Selain berpengaruh terhadap biaya operasional, hal ini juga berdampak langsung pada ketersediaan es bagi nelayan. Kami juga mendorong penambahan minimal dua unit mesin es balok agar kapasitas produksi dapat ditingkatkan,” kata Suryanto.
Sementara itu, Kepala UPTD Pelabuhan Perikanan Wilayah III, Asri Chaeruddin Amier, S.Pi, M.Si, menyampaikan apresiasi atas kunjungan dan evaluasi yang dilakukan Komisi II DPRD Sulteng.
“Kami menyampaikan terima kasih atas penilaian dan perhatian dari Komisi II. Insya Allah, kami akan terus berupaya meningkatkan kinerja serta menjaga sinergi dengan DPRD sebagai mitra dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dan penguatan regulasi daerah,” ujarnya.
Komisi II DPRD Sulteng yang juga beranggotakan Nikolas Birro Allo, Rachmat Syah Tawainella, dan Harus Julianto menegaskan komitmennya untuk terus mendorong penguatan sarana dan prasarana sektor kelautan dan perikanan.
Langkah tersebut dinilai penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat pesisir serta meningkatkan kesejahteraan nelayan di Sulawesi Tengah.
