PALU EKSPRES, PALU – DPRD Palu mendesak seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) lingkup Pemkot Palu segera menyelesaikan rencana kerja anggaran (RKA) perubahan tahun 2017.
Ini untuk menyesuaikan jadwal pembahasan ditingkat badan anggaran (Banggar). Anggota badan musyawarah (Banmus) DPRD Palu, Armin, menyatakan, sebelum dibahas bersama ditingkat Banggar, RKA perubahan OPD harusnya sudah berada ditangan DPRD. Agar nantinya, anggota pada masing-masing komisi bisa membedah sekaligus memantau usulan aspirasi masyarakat.
“Ini sudah menjadi kebiasaan dari tahun-tahun, RKA itu selalu lambat disetor kami,”kata Armin dalam rapat Badan Musyawarah (Banmus) DPRD, Selasa 1 Agustus 2017. Armin juga menyatakan kekesalannya atas kelambatan itu.
Menurutnya OPD Pemkot Palu terkesan sengaja menyembunyikan RKA perubahan dengan berbagai alasan.
“Kami juga ingin mengawal usulan masyarakat. Jangan sampai terulang seperti lalu. Ada usulan yang sudah masuk dalam RKA, namun hilang dalam DPA,”ujarnya kesal.
Terkadang pula, OPD baru menyetor RKA perubahan itu setelah melewati tahun anggaran. “Kita ingin RKA perubahan 2017 ini tidak ada lagi perubahan-perubahan setelah di dokumen pelaksanaan anggaran (DPA). Makanya kami ingin itu secepatnya disetor untuk kita pelajari bersama,”katanya.
Armin mencotohkan, perubahan RKA pernah terjadi pada usulan pembangunan kantor Camat Tatanga dan Mantikulore. Dalam RKA dinas pekerjaan umum (PU) usulan itu masih terakomodir, namun dalam DPA sudah dihilangkan.
“Ini tidak singkron. Sementara kami yang selalu ditanya masyarakat. Karena mereka mengetahui rencana itu masuk dalam RKA,” jelasnya. Dia pun meminta OPD mendahulukan dokumen RKA itu daripada dokumen APBD perubahan 2018.
Itu lantaran RKA perubahan sifatnya lebih mendesak. Kebiasaan OPD menurutnya lebih mementingkan APBD perubahan ketimbang RKA.
“Tahun lalu saja, RKA perubahan ini nanti dikejar-kejar. Itupun baru disetor setelah lewat tahun anggaran,”terangnya.
Pimpinan Rapat Banmus, Basmin juga meminta OPD melalui Bappeda bisa mengupayakan RKA perubahan itu disetor pertengahan bulan Agustus mendatang.
Asisten III Pemkot Palu, Muchlis A Umar menjelaskan, penyusunan RKA OPD pada dasarnya dilakukan setelah ada edaran Walikota Palu. “OPD tidak akan membuat sebelum ada edaran itu. Namun kami memohon maaf. Kedepan kami akan mencoba mengawal itu,”kata Muchlis.
Sekretaris Dewan (Sekwan), Rosida Thalib menjelaskan, dalam mekanisme yang ada, RKA perubahan APBD 2018 harus lebih dulu disampaikan ke DPRD daripada RKA perubahan 2017.
(mdi/Palu Ekspres)
