PALU EKSPRES, PALU -Dampak kependudukan dimasa mendatang perlu diantisipasi sejak dini. Upaya tersebut salahsatunya bisa dilakukan dengan membentuk koalisi kependudukan tingkat daerah.
Upaya tersebut menjadi salahsatu prioritas Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) termasuk BKKBN Sulteng.
Ini ditegaskan Kepala Perwakilan BKKBN Sulteng, Agus Putro Proklamasi dalam sosialisasi dampak dan kebijakan pengendalian dampak kependudukan sesuai kondisi wilayah Sulteng, Selasa 1 Agustus 2017 di hotel Jaz Palu.
Menurutnya, pembentukan koalisi kependudukan ditingkat daerah perlu didorong oleh pemerintah daerah. Koalisi ini yang akan memberi masukan kepada kepala daerah terkait penyusunan program pengendalian penduduk yang disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing.
“Koalisi yang melakukan kajian, kira-kira disatu daerah itu kebijakan kependudukannya seperti apa,”jelasnya.
Koalisi kependudukan sebagaimana yang telah terbentuk ditingkat Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) ujarnya, berisi para akademisi yang peduli akan dampak kependudukan. Mereka bekerja secara sukarela mengkaji dan merumuskan strategi dampak kependudukan.
“Tujuannya agar arah kebijakan pembangunan daerah juga bersifat antisipasi terjadinya dampak ledakan penduduk dimasa mendatang,”urainya.
Sebab, jika tidak segera diantisipasi maka dampak kependudukan dimasa mendatang menjadi beban pembangunan. Pemerintah akan sulit menata kehidupan sosial masyarakat.
“Harus memikirkan mobilitas, kualitas serta kuantitas penduduk,”jelasnya.
Karena itu analisis dampak perlu didorong menjadi kebijakan jangka panjang daerah. Mengingat waktu menjabat kepala daerah hanya dibatasi satu periode.
“Kepala daerah berganti tiap lima tahun. Biasanya kebijakan kepala daerah yang baru akan berbeda lagi,”sebutnya.
Di wilayah Sulteng sendiri, koalisi kependudukan sudah terbentuk di 8 kabupaten termasuk kota. Pembentukan koalisi tingkat daerah lahir dari inisiatif badan keluarga berencana (BKB). Bermitra melakukan kajian lalu bersama-sama mengadvokasi kepala daerah.
“Maka itu saya berharap BKB kabupaten kota segera menginisiasi pembentukan koalisi,”jelasnya lagi.
Agar kedepan program kependudukan dan KB pembangunan keluarga (KKBPK) yang saat ini digalakkan BKKBN berjalan maskimal dan terencana di Sulteng,”demikian Agus.
Sosialisasi dampak dan kebijakan pengendalian dampak kependudukan diikuti seluruh Kepala OPD KB kabupaten-kota di Sulteng.
Menjadi narasumber dalam sosialisasi itu antara lain Direktur Analisis Dampak Kependudukan BKKBN Pusat Dora Panjaitan, ketua koalisi kependudukan Sulteng dan Marhawati Mapatoba.
(mdi/Palu Ekspres)
