PALU EKSPRES, JAKARTA – Beredar sebuah video berdurasi 02.05 menit yang isinya pidato yang diduga dilakukan oleh Ketua Fraksi Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Victor Laiskodat.
Video itu diduga saat dia mengisi sebuah acara partai Nasdem di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT). Dalam video itu Victor mengenakan pakaian putih berdiri di atas mimbar.
Video ini menyindir empat partai politik yang mendukung kelompok ekstrimis yang hendak mendirikan negara khilafah karena menolak Perppu Ormas. Empat partai itu adalah, Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Amanat Nasional (PAN).
Pidato dari anggota Komisi I DPR ini mengaku gelisah adanya kelompok anti terhadap Pancasila yang ingin menjadikan Indonesia sebagai negara khilafah atau Islam. Sehingga nantinya tidak ada lagi ideologi Pancasila di Indonesia dan mengganggu keutuhan NKRI.
Dia pun dalam pidatonya mengajak masyarakat di NTT menolak kelompok tersebut. Dia menyarankan masyarakat memberikan tindakan tegas terhadap kelompok yang anti terhadap Pancasila ini.
“Kelompok ekstrimis ini mau bikin satu negara lagi yang tidak mengakui negara NKRI lagi. Mereka ganti dengan negara Khilafah, negara khilafah itu berarti tidak ada NKRI. Ada sebagian kelompok ini yang hari ini mau bikin negara khilafah, dan celakanya partai-partai pendukungnya itu ada di NTT juga yang dukung supaya ini kelompok ekstrimis ini tumbuh di NTT, partai nomor satu Gerindra, partai nomor dua namanya Demokrat, partai nomor tiga itu PKS, partai nomor empat namanya PAN”.
“Situasi nasional ini partai mendukung kaum intoleran yang tidak suka dengan orang lain, yang tidak suka dengan agama lain, yang tidak suka satu suku, dan satu bangsa. Jadi catat baik-baik yang calon bupati, calon gubernur, calon DPR yang dari partai tersebut kalau tusuk maksudnya pilih supaya ganti negara khilafah.”
“Mengerti negara khilafah semua wajib salat, semua wajib, semua tidak lagi ke gereja. Mengerti negara khilafah tidak boleh ada perbedaan semua harus salat. Saya tidak provokasi tapi orang timur nanti tumbuh negara hilang kita bunuh mereka sebelum kita dibunuh. Ingat dulu PKI 1965 mereka tidak berhasil kita yang eksekusi mereka. Semua punya ketua umum di sana suruh jangan tolak-tolak itu Perppu yang melarang untuk Perppu Nomor 2 tahun 2017”.
