PALU EKSPRES, JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani tak melarang DPR membangun gedung baru. Sebab, legislator sendiri memiliki hak penganggaran (budgeting).
Sri Mulyani menerangkan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), merupakan usulan dari pemerintah dengan hak budget dari dewan, di mana mereka bisa mengusulkan apa yang dianggap prioritas oleh dewan. Baik yang mewakili daerah aspirasi mereka maupun yang berhubungan dengan fungsi legislasi.
Nyatanya, usulan pembangunan DPR sempat disampaikan kepada Sri ketika mau menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018. “Secara khusus mereka minta dianggarkan,” ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (24/8).
Sri menyampaikan kepada pimpinan DPR kala itu, usulan pembangunan gedung baru muncul pada 2015 lalu dan sudah ada inisiatif untuk mengganggarkannya.
“Namun saya sampaikan, selalu reaksi masyarakat sangat meningkat, dan kemudian tidak bisa dilaksanakan atau tidak jadi dilaksanakan,” tegas dia.
Karenanya, semua kembali kepada DPR sendiri. Mereka yang menetapkan perlu tidaknya pembangunan gedung baru itu. Tentu dengan memperhatikan respon dari masyarakat.
Pemerintah, kata Sri hanya ingin, jangan sampai sudah dianggarkan tetapi secara politis tidak dilaksanakan karena adanya reaksi negatif dari masyarakat.
Sehingga, uang yang sudah disiapkan untuk pembangunan gedung itu akhirnya tidak terpakai. “Itu kan menjadi inefisiensi di dalam pembelanjaan kita,” singgungnya.
Belum lagi, kalau akhirnya uang tersebut dipakai untuk belanja lain yang bukan menjadi prioritas dan makin tidak jelas dari sisi kepentingannya.
Karena itu, Sri Mulyani mengatakan, lebih baik dewan menyampaikan rencana pembangunan gedung baru DPR secara transparan kepada masyarakat.
“Kalau masyarakat bereaksi, sebagai wakil rakyat mereka bertanggungjawab untuk mengikuti atau merespon pandangan dari rakyatnya yang diwakili itu,” pungkas Sri.
(dna/JPC)
