PALU EKSPRES, PALU -Kasus perselisihan hubungan industrial antara perusahaan dan tenaga kerja di Kota Palu meningkat dua tahun terakhir. Dinas Koperasi, UMKM dan Tenaga Kota Palu mencatat, hingga Agustus 2017 perselisihan hubungan industrial sudah sebanyak 46 kasus.
Perselisihan itu melibatkan sedikitnya 42 perusahaan dan 143 tenaga kerja. 19 kasus diantaranya selesai dengan kesepakatan damai kedua belah pihak. Dua kasus bergulir ke pengadilan hubungan industrial sebagai anjuran dinas.
Kemudian tiga kasus dalam proses penerbitan anjuran, 13 kasus sedang dalam proses mediasi, empat kasus berhenti lantaran ketidak hadiran kedua belah pihak dalam mediasi. Dan lima kasus lainnya sedang menunggu sidang mediasi. Demikian data yang dibeberkan Kepala Dinas Koperasi, UMKM dan Tenaga Kerja Kota Palu, Sudaryano Lamangkona dalam Libu Todea baru-baru ini.
Sudaryano menyebut jumlah ini naik dari tahun 2016 silam. Total jumlah perselisihan industrial yang tercatat sepanjang 2016 sebanyak 48 kasus. Ano, sapaan akrab Sudaryano Lamangkona menyebut perselisihan itu menggambarkan tidak kondusif dan harmonisnya hubungan industrial di Kota Palu.
“Jika melihat situasinya kami prediksi tahun ini perselisihan bisa mencapai 90 kasus,”katanya. Ano menjelaskan perselisihan kerap terjadi lantaran dipucu produktivitas usaha perusahaan. Perusahaan kerap merumahkan sepihak pekerja lantaran menurunya produktivitas hasil usaha.
“Biasanya ini disebabkan menurunnya distribusi bahan baku ke perusahaan. Ini memang terjadi secara nasional,”jelasnya. Menurutnya, kewenangan pengawasan ketenagakerjaan kini sudah beralih ke tingkat provinsi. Ini juga menjadi salahsatu pemicu pertumbuhan masalah hubungan industrial.
“Juga tak adanya kesadaran kepatuhan hukum pengusaha terhadap karyawan,”ujarnya. Ano berpendapat perlu adanya peningkatan aturan ketenagakerjaan yang lebih ketat. Sehingga tak ada celah bagi perusahaan berbuat semena-mena terhadap karyawan.
“Perketat regulasi kemudian diinformasikan kepada perusahaan agar mereka mengetahui kewajibanya,”jelas Ano. Selain masalah perselisihan, Ano juga mengungkap permasalahan pekerja out sourching (alih daya) yang juga mengalami peningkatan. Ini terjadi karena tidak jelasnya perlindungan yang diberikan perusahaan bagi pekerjanya.
Otomatis hal tersebut memunculkan perselisihan berkepenjangan, baik perselisihan hak, kepentingan maupun PHK. Belum lagi tambah Ano sebagain perusahan di Palu belum memenuhi syarat administratif sebagaimana UU nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan serta Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 19 tahun 2012.
Sayangnya dalam Libu todea itu, 10 perusahaan yang sedianya hadir, tidak mengutus wakilnya. Padahal Libu todea dilaksanakan untuk mencari akar permasalahan dari kedua belah pihak untuk selanjutnya menyepakati solusi yang lahir dari pertemuan itu. Pemandu Libu todea, Adha Nadjamudin mengatakan, permasalahan yang mengemuka dalam forum bernuansa adat kaili itu akan dilaporkan secepatnya ke Walikota Palu.
(mdi/Palu Ekspres)
