PALU EKSPRES, PALU – Sekretarus Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sulteng, Hidayat Lamakarate menyebut, Bank Syariah memiliki dwi fungsi. Selain menjadi manifestasi ketaatan umat muslim atas perintah agama juga menjadi opsi bagi masyarakat dalam transaksi keuangan dan berekonomi.
Demikian Hidayat mewakili Gubernur Sulteng dalam Grand launching kantor BNI Syariah Cabang Palu, Senin 18 September 2017. Keberadaan bank syariah di Sulteng menurutnya diharap membantu perekonomian daerah utamanya dalam menunjang pengembangan UMK.
“Namun tentu dengan kemudahan dan keunggulan pelayanan bagi nasabah dan mitra usahanya,”kata Hidayat. Bank Syariah menurutnya memiliki perbedaan fundamental dengan bank konvensional. Bank syariah tidak menerapkan perhitungan bunga melainkan hanya sistem bagi hasil.
Sedangkan dari sisi sosial terkait hubungan dengan nasabah, bank syariah menerapkan pola kemitraan. Berbeda dengan bank konvensional yang menggunakan pendekatan hubungan kreditur debitur.
“Selain itu setiap transaksi bank syariah, berada dibawah supervisi dan pengawasan ulama dan ahli ekonomi yang memahami ilmu fiqih muamalah,”kata Hidayat.
Meski berbeda cukup kontras dengan konvensional, namun Hidayat berharap itu tidak menghambat sinergitas seluruh insan perbankan dengan pemerintah untuk aktif mendorong kemajuan ekonomi dan usaha di Sulteng.
“Saya yakin BNI Syariah mampu memberi pelayanan optimal yang terpercaya dan memuaskan nasabah. Menyerap tenaga kerja baru dan ikut mengembangkan potensi ekonomi dan perdagangan secara akseleratif dan inklusif,”harapnya.
Dia juga berharap pengoperasian kantor dapat menambah kekuatan kelembagaan BNI syariah secara konstruktif, keoptimalan layanan memuaskan bagi masyarakat. Serta berdaya ungkit bagi pertumbuhan ekonomi di Sulteng.
Ketua OJK Sulteng, Syukri M Yunus dalam sambutannya mengapresiasi upaya BNI yang terus berusaha meningkatkan layanannya kepada masyarakat. “Pengoprasian kantor ini salahsatu bentuk mendekatkan layanan kepada masyarakat,”kata Syukri. Syukri menjelaskan, kinerja perbankan pada triwulan (TW) I per Maret 2017 di Sulteng tumbuh 9,31persen dibandingan TW sebelumnya yang hanya 3,80 persen.
Meski lambat, peran intermediasi perbankan menurutnya relatif dalam koridor positif dalam mendukung sektor riil ditengah melambatnya pertumbuhan ekonomi domestik maupun global. Yaitu dengan LDR mencapai 140,391persen dan FDR mencapai 141, 25 persen. Maret 2017, total aset perbankan konvensional dan syariah di Sulteng tercatat sebesar Rp28,44 triliun.
Dibandingkan dengan total asset untuk bank umum syariah dan unit usaha syariah di Sulteng hanya tercatat sebesar Rp0,92triliun atau hanya 3,23 persen.
Total DPK bank umum konvensional dan syariah sebesar Rp 16,70 triliun. Sedangkan untuk DPK bank umum syariah dan unit usaha syariah mencapai sebesar Rp0,75 triliun atau 4,49 persen. Pada kredit yang disalurkan bank umum konvensional dan syariah tercatat Rp23,45 triliun.
Sedangkan pembiayaan yang disalurkan bank umum syariah dan unit usaha syariah sebesar Rp1,06 triliun atau hanya 4,52 persen. Rasio NPL bank umum konvnsional dan syariah tercatat 3,06 persen. Sedangkan NPF pembiayaan bank umum syariah dan unit usah syariah 2,49 persen. Menurutnya masih banyak tantangan yang dihadapi bank syariah di daerah.
Mulai dari daya saing, SDM hingga inovasi dan pengembangan produk yang seluruhnya masih perlu ditingkatkan.
Kesuksesan penerapan strategi katanya sangat bergantung pada kesadaran dan komitmen yang kuat dari stakeholder. Yaitu pemegang saham, direksi dan dewan komisaris dalam memasyarakatkan bank syariah. Pengoperasian kantor baru BNI Syariah ujar Syukri diharap menjadi motivasi bagi seluruh jajaran untuk memanfaatkan potensi dengan giat memasarkan produk. Namun tetap harus tetap selektif dan berpegang teguh pada prinsip prudential banking.
“Saya juga ingatkan agar memberikan pelayanan yang maksimal bagi masyarakat serta menjaga kepercayaan nasabah yang telah memindahkan dananya ke BNI syariah,”demikian Syukri.
(mdi/Palu Ekspres)
