Satgas K5 jelasnya berisi tokoh-tokoh informal masyarakat. Di antaranya tokoh agama, masyarakat, adat dan pemuda. Dibantu Bhabinkamtibmas dan Babinsa. “Satgas K5 adalah bentuk penguatan yang diberikan pemerintah pada tokoh-tokoh informal masyarakat untuk menjaga nilai-nilai tersebut,”urainya.
Selain itu, Pemkot Palu juga memberi ruang bagi lembaga adat sebagai kearifan lokal daerah dalam upaya tersebut. Hidayat kemudian mencontohkan pernah menyelesaikan masalah sosial masyarakat yang dilakukan salahsatu ketua organisasi pemuda beberapa waktu lalu dengan pendekatan adat.
Selanjutnya membentuk tim gerakan galigasa (3G) terintegrasi gerakan masyarakat hidup sehat (germas). Tim itu menurutnya bertugas memprovokasi dan mempropoganda masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan.
“Semua program itu merupakan bentuk intervensi pemerintah dalam upaya membangun karakter masyarakat akan nilai kekeluargaan, kegotong royongan dan toleransi,”jelasnya lagi.
Hidayat dalam kesempatan itu berharap dialog nasional dapat melahirkan rekomendasi penguatan peran dan fungsi lembaga kearifan lokal sebagai kebijakan nasional. “Utamanya penguatan peran bagi lembaga-lembaga adat. Karena saya menilai lembaga adat saat ini tidak lagi diberi peran dan difungsikan,”demikian Hidayat.
Narasumber dialog nasional yang hadir diantaranya Agum Gumelar, sebagai ikatan alumni Lemhanas, Fajar Laksono dari Mahkamah Konstitusi, Suhajar Diantoro dari Kemendagri RI.
(mdi/Palu Ekspres)
