PALU EKSPRES, PALU – Akhir-ahir wacana disuksi publik riuh dengan tema tentang keindonesiaan. Diskursus publik yang tergambar di masyarakat diisi dengan perbincangan toleransi, keberagaman serta tema-tema kebangsaan lainnya.
Diskusi publik ini seolah menempatkan fondasi kebangsaan yang disusun para pendiri bangsa seolah masih kurang, belum final sehingga masih perlu diutak-atik. Bagi Keluarga Besar Forum Keluarga Putera Puteri Indonesia Indonesia (KB FKPPI) konsep tentang keindonesiaan telah final dan tidak bisa diganti lagi dengan ideologi lainnya. Hal ini ditegaskan pengurus KB FKPPI Sulawesi Tengah, Matindas J Rumambi, S.Sos di sela-sela resepsi peringatan HUT KB-FKPPI Sulteng, Minggu (1/10).
Ia menegaskan, KB FKPPI bersama komponen bangsa lainnya menempatkan dirinya sebagai salah satu pilar penyangga bangsa ini yang berdiri kokoh karena keberagamannya, toleransinya serta pengormatannya terhadap sesama anak bangsa.
”Bangsa ini majemuk, terdiri dari ragam suku dan ras. Ini adalah fakta yang tidak bisa dipungkiri. Mengabaikannya berarti kita mengkhianati niat baik para pendiri bangsa ini yang sejak awal mendesain Indonesia sebagai rumah kita bersama,” ungkap politisi PDIP ini.
Ia mengatakan, perlunya dialog-dialog bertema kebangsaan di antara sesama komponen bangsa. Dialog itu untuk menjembatani perbedaan yang mungkin masih terasa di antara sesama. Ia yakin, munculnya bibit anti kemajemukan sebenarnya hanya segelintir kecil dari masyarakat Indonesia yang 260 juta lebih.
Dan itu tidak mewakili persepsi mayoritas publik bangsa ini. ”Saya banyak berkenalan dengan orang-orang lintas agama dan suku. Dari mereka saya tidak mendapat kesan mereka tidak anti kemajemukan. Mereka baik-baik saja. Ini perlu disyukuri di tengah diskusi intoleransi yang kencang, perasaan senasib sebangsa ternyata masih kuat,” katanya.
Berkaitan dengan HUT KB FKPPI tahun ini, Matindas J Rumambi menegaskan, KB FKPPI dapat membuat program kegiatan yang berdasarkan pemikiran-pemikiran yang baik dan jernih dalam hal berorientasi dengan program kerja secara optimal sebagai mitra Pemerintah dalam menyukseskan pembangunan serta turut serta berperan dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
