PALU EKSPRES, PALU – Untuk meningkatkan daya saing otonomi daerah, Pemprov sukteng menggelar rapat koordinasi pengembangan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan tingkat Sulteng, Rabu 18 Oktober 2017.
Rapat yang digelar di ruang polibu kantor Gubernur Sulteng itu bertujuan meningkatkan pengetahuan dan pemahaman terhadap tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah. Sekaligus untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik berbasis electronic goverment. Menciptakan tata kepemerintahan yang baik demi tercapainya daya saing otonomi daerah melalui peningkatan kualitas aparatur untuk pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Asisten Administrasi Umum Dan Organisasi Pemprov Sulteng, Mulyono, menyatakan di sebagian daerah, otonomi telah memunculkan berbagai macam keberhasilan pembangunan sebagai inovasi yang diinisiasi oleh pemerintah daerah. Namun pada sisi lain, sebagian pemerintah daerah masih dihadapkan kepada berbagai persoalan menyangkut pemenuhan kesejahteraan yang belum optimal. Sarana dan prasarana publik yang belum maksimal dalam pelayanan masyarakat.
“Sebagian besar permasalahan pembangunan di atas berada pada wilayah kabupaten/kota. Pada titik ini, pemerintah provinsi memiliki fungsi menjamin terselenggaranya pemerintahan yang sesuai dengan koridor peraturan perundang-undangan,”kata Miyono mewakili Gubernur Sulteng.
Karena itu, peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan daerah secara menyeluruh pada lingkup regional provinsi sangat diperlukan dalam menjaga keseimbangan gerak dan arah pembangunan, mulai dari tingkat pemerintahan desa/kelurahan yang ada di wilayahnya.
Dia berharap peserta yang terdiri dari staf ahli dan kepala bagian pemerintahan dapat membantu dan memperkuat penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai tupoksi masing-masing organisasi perangkat daerah. Fokusnya adalah upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, peningkatan pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan daya saing perekonomian daerah.
