Yang unik lagi, kawan yang di Jawa lebih suka rempah bernama latin Allium cepa dari kota kita. Padahal di Jawa juga ada home industri bawang goreng dari salah satu kabupaten di Jawa Tengah yang juga terkenal dengan Telor Asinnya itu. “Beda rasanya, Bu.. bawang goreng kiriman Ibu (dari Palu) lebih renyah, garing dan ada manis-manisnya,” kata kawan dari Jawa ini. Saya sahuti dengan tertawa. “Hahaha ada-ada saja, ini karena dapat oleh oleh gratis kan?” Canda saya.
Tak saya nyana, saya pernah kehabisan oleh oleh khas ini pascalebaran 2017, ketika akan ke Makassar. Kalangkabut pasti, karena sudah terlanjur janji. “Maaf bu, stok habis. Karena banyak yang borong waktu mudik,” ujar Ibu Suwarno, pemilik Produk Bawang Goreng Mutiara by Mbok Sri pada saya saat itu. Pucat pasi lah saya.. “Kok bisa, pasar lagi bagus-bagusnya stok habis?” Saat itu protes saya hanya disahuti senyum. Saya pulang dengan ganjalan dihati. Tak terima senang.
“Ini memang masalah kami di sini. Stok bahan bakunya seringkali kurang. Bahkan pernah tidak ada”. Demikian Pak Suwarno pemilik Oleh oleh Bawang Goreng Mbok Sri kepada saya Rabu, 1 November 2017. Saya bertandang lagi ke tokonya untuk beli buah tangan sekaligus beberapa yang dikonsumsi di rumah.
Pertanyaan saya, kok bisa Pak? Apakah tidak disiapkan bahan bakunya? Kemana petani Bawang? Apakah pemerintah tahu masalah kekurangan stok ini? Apakah pemerintah tahu bahwa bawang ini merupakan potensi pasar lokal yang tidak dimiliki oleh daerah lain?
“Ini masalahnya di hulu, bawangnya yang tidak setiap saat tersedia. Petani sering beralasan tak punya dana pada saat harus menanam. Kami, pelaku usaha nda bisa bikin apa-apa,” ujar Suwarno pasrah. “Kami juga cemas Bu. Untuk apa toko besar dan tenaga kerja banyak, tetapi bahan baku untuk diolah tak ada. Kami juga bingung ini,” tandasnya.
Kata dia, sepertinya persoalan bukan pada ketersediaan bibit. Karena pemerintah punya program yang selalu menyediakan bibit untuk petani. Masalahnya kemungkinan besar pada tata kelola, manajemen bagaimana agar proses tanam berlanjut. Ketika waktunya untuk menanam, lalu petani tak ada biaya. “Di sini masalahnya,” tandas Suwarno.
Pertanyaan saya, “Bukankah seharusnya ada penyuluh pertanian, lalu ke pimpinannya lalu ke Dinas Pertanian yang harusnya mengatur tata kelola penanaman bawang ini?” Suwarno hanya menjawab dengan senyum miris. Entahlah.
