Jakarta, PaluEkspres.com — Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan keselamatan jemaah haji Indonesia menjadi perhatian utama dalam menghadapi dinamika situasi geopolitik di Timur Tengah menjelang musim haji tahun ini.
Prabowo menginstruksikan agar seluruh persiapan penyelenggaraan haji difokuskan pada upaya memastikan keselamatan warga negara Indonesia yang akan menunaikan ibadah.
“Negara bertanggung jawab untuk mendampingi dan memastikan keselamatan jemaah. Pesan Presiden satu, fokus beliau adalah ingin memastikan keselamatan jamaah haji. Itu yang paling penting,” kata Wakil Menteri Haji Dahnil Anzar Simanjuntak, Usai mengikuti acara Nuzulul Qur’an di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/03),
Ia menjelaskan, pemerintah saat ini tengah menyiapkan berbagai skenario untuk mengantisipasi perkembangan situasi yang dinamis di kawasan Timur Tengah. Menurutnya, keberangkatan kloter pertama jemaah haji Indonesia dijadwalkan pada 22 April 2026 apabila kondisi tetap memungkinkan.
“Petunjuk Presiden, siapkan berbagai skenario. Orientasi utamanya adalah memastikan keselamatan warga negara Indonesia yang akan menunaikan haji nanti bulan April,” jelasnya.
Pemerintah juga akan membahas sejumlah skenario tersebut bersama DPR. Pembahasan itu mencakup kemungkinan tetap memberangkatkan jemaah sesuai jadwal atau menunda keberangkatan jika situasi berpotensi membahayakan.
“Itu nanti kami bicarakan dengan DPR,” kata Dahnil.
Keputusan akhir terkait penyelenggaraan haji akan mempertimbangkan banyak faktor, termasuk perkembangan situasi keamanan internasional serta masukan dari berbagai pihak.
Dahnil menambahkan, Kementerian Haji juga berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri. Salah satu saran yang disampaikan adalah imbauan untuk menunda perjalanan apabila situasi dinilai belum aman.
Pemerintah menyiapkan setidaknya empat skenario keberangkatan jemaah haji. Salah satu opsi yang dipertimbangkan adalah perubahan rute penerbangan guna menghindari wilayah yang berpotensi berisiko.
“Ada rute yang berbeda misalnya lewat jalur selatan, kemudian ada lewat Afrika yang juga diwacanakan oleh DPR,” ujarnya.
Skenario lain yang disiapkan adalah kemungkinan penundaan keberangkatan seperti yang pernah terjadi pada masa pandemi covid-19. Ini dilakukan apabila keselamatan jemaah terancam.
Menurutnya, faktor biaya bukan menjadi pertimbangan utama pemerintah dalam situasi ini. Presiden pun secara khusus menekankan bahwa keselamatan jemaah harus ditempatkan di atas segala hal.
