Ia juga menekankan, jika masyarakat ingin melakukan kritik atau protes, terkait kebijakan pemerintah di bidang pendidikan, jangan langsung mengambil langkah seperti menyegel sekolah, yang dapat mengganggu proses belajar anak-anak didik.
“Tidak boleh mengambil tindakan seperti ini, harus berkoordinasi dulu lah. Ini akan menjadi bahan evaluasi, bagi Pemkot umumnya dan Dinas Pendidikan khususnya,” tandasnya.
Perwakilan warga dan pengurus komite sekolah yang menyegel sekolah, Umar menjelaskan, penolakan pergantian kepala sekolah tersebut hadir, berdasarkan beberapa catatan, di antaranya bahwa kepala sekolah yang digantikan, merupakan penduduk Kelurahan Petobo.
Selain itu, kepala sekolah tersebut dinilai sebagai pribadi yang telah menyatu dengan warga sekitar.
“Kenapa masyarakat kaget dengan pergantian secara mendadak semacam ini, karena masih ada sebenarnya program dengan pihak komite sekolah, yang belum dilaksanakan oleh kepala sekolah. Program itu sangat bagus sekali, itu sudah kita awali pertama pembuatan taman, kemudian zikir yang dilakukan tiap malam Jumat,” jelas Umar.
Di sisi lain, Umar mengaku memahami bahwa pergantian kepala sekolah merupakan ototritas Dinas terkait. Namun, ia menekankan, bahwa Disdikbud perlu melihat ke bawah terlebih dulu, dengan mendengar keinginan masyarakat untuk dijadikan pertimbangan.
“Kan kita pihak komite dari masyarakat ada, dan bisa ditanyakan tentang bagaimana dan sebagainya. Dilihatlah dulu, kalau memang masih bagus kenapa diganti,” tegasnya.
Ia mengungkapkan, tuntutan mereka akan terus berjalan, meskipun telah mencapai kesepakatan dengan pemerintah, untuk membuka kembali palang yang dipasang di sekolah.
“Kesepakatannya sekarang, sementara kepala sekolah yang baru ditahan dulu. Proses belajar mengajar tetap berjalan, tetapi untuk sementara tidak ada kepala sekolah, sampai ada keputusan yang kami inginkan, yakni tolong kepala sekolah yang lama dikembalikan ke sini,” tutupnya.
(abr/Palu Ekspres)
