PALUEKSPRES, JAKARTA – Sejumlah cendekiawan dan akademisi dari berbagai Perguruan Tinggi di Indonesia membentuk
Serikat Kedaulatan Bangsa. Pembentukan SKB sebagai salah satu kesepakatan yang dihasilkan dari serangkaian seminar, lokakarya dan musyawarah nasional yang diselenggarakan di berbagai kota sejak April 2017.
Salah satu pengurus SKB,Akademisi Universitas Tadulako, Dr Nur Sangadji, DEA. Dia mengatakan pengurus baru saja bertemu dengan Ketua MPR RI, Dr Zulkifli Hasan di Kantor MPR RI Jakarta pada 16 November 2017 . Pertemuan itu untuk menyampaikan hasil-hasil musyawarah nasional yang telah berlangsung pada 2-27 Oktober 2017.
Menurut Nur Sangadji, hasil Munas itu salah satunya menyimpulkan bahwa perlu dipikirkan jalan untuk kembali pada norma tertinggi kehidupan berbangsa dan bernegara, yakni Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dan Pembukaan UUD 1945. “Perlunya pembaruan dan penataan institusi demokrasi yang orientasinya pada tegaknya kedaulatan bangsa, termasuk perlunya kehadiran suatu lembaga tertinggi negera,” kata Nur Sangadji via WA kepada Palu Ekspres, Minggu 19 November 2017.
SKB ini kata Nur Sangadji, akan mendorong berbagai inisiatif agar pengelolaan negara berjalan pada norma tertingginya. Termasuk koreksi atas arah dan kebijakan yang tidak sejalan dengan tujuan tegaknya kedaulatan bangsa.
Memang kata Nur, dalam musyarawah nasional Kedaulatan Bangsa menyongsong seabad Kemerdekaan, para akademisi ini menangkap dan mengekspresikan sejumlah kondisi yang dapat mengancam kelangsungan dan pencapaian cita-cita kemerdekaan sebagai bangsa yang berdaulat.
Diantaranya kata dia, tidak adanya grand strategi sehingga berbagai urusan fundamental dikerjakan secara adhoc dan oportunistik.
Pelaksanaan pembangunan terlalu berorientasi pada pembangunan fisik, melupakan penguatan aspek tata nilai, etika dan jiwa bangsa. Lemahnya penegakan hukum, makin melebarnya kesenjangan ekonomi dan rusaknya lembaga demokrasi.
Disinggung pula soal kualitas dan moralitas kepemimpinan politik yang tidak mengedepankan etika dan moral. Ini ditandai dengan banyaknya figur bermasalah dalam panggung perpolitikan nasional. Serta sejumlah permasalahan bangsa.
