Caranya, ya itu tadi, mengakui Jerusalem sebagai ibu kota Israel. ”Dunia akan berhenti meremehkan Israel begitu saya menjadi presiden AS,” kata presiden ke-45 Negeri Paman Sam tersebut dalam kampanyenya tahun lalu.
Dalam bahasa yang lebih diplomatis, Gedung Putih menyatakan bahwa keputusan Trump itu hanyalah penegasan realitas. Versi Washington, Jerusalem memang ibu kota Israel. Tapi, itu tidak serta-merta mengubah status dan kedaulatan kota tersebut.
Padahal, di mata dunia, Jerusalem bukanlah ibu kota Israel. The New York Times melaporkan bahwa Jerusalem memang pernah menjadi ibu kota kawasan tersebut setelah Ottoman Turki ditaklukkan Inggris pada 1917.
Tapi, saat itu, Israel belum lahir. Negara tersebut baru terbentuk sekitar tiga dekade kemudian. Maka, secara legal, Jerusalem tidak pernah menjadi ibu kota Israel.
Sejak melontarkan wacana tersebut pekan lalu, Trump menuai banyak kritik dan kecaman. Protes pertama jelas datang dari otoritas Palestina. Selanjutnya, Jordania ikut mengecam.
Presiden Prancis Emmanuel Macron pun ikut memperingatkan sang penguasa Gedung Putih tersebut. Tapi, ayah Ivanka itu bergeming.
Kemarin sejumlah besar pemimpin dunia ikut angkat bicara. Mulai Perdana Menteri (PM) Inggris Theresa May, pemerintah Tiongkok, Kremlin (Rusia), sampai Paus Fransiskus.
Liga Arab dan Organisasi Kerja Sama Islam juga tak tinggal diam. Mereka berusaha mencegah deklarasi Trump. Sebab, harga yang harus dibayar dunia untuk pelunasan janji kampanye mantan host The Apprentice itu terlalu mahal.
”Dia menabuh genderang perang di Timur Tengah. Dia mendeklarasikan perang terhadap 1,5 miliar muslim dan ratusan juta umat Kristen yang tidak akan pernah rela situs-situs religius itu berada di bawah hegemoni Israel,” ungkap Manuel Hassassian, kepala perwakilan Palestina untuk Inggris.
Mantan PM Palestina Ismail Haniyeh menggagas unjuk rasa selepas salat Jumat untuk mereaksi kebijakan Trump tersebut. Bagi Palestina, deklarasi Trump adalah kiss of death bagi proses damai Israel-Palestina.
Dengan mengakui Jerusalem sebagai ibu kota Israel, otomatis AS berpihak pada negara yang dipimpin PM Benjamin Netanyahu itu. Maka, posisi AS sebagai jembatan dalam perundingan damai gugur.
