“Kepala BPKP yang baru agar terus berkomitmen dan berupaya memberikan bantuan kepada Pemda untuk terwujudnya akuntabilitas keuangan dan juga berperan untuk dapat melakukan pencegahan terjadinya korupsi,”kata Longki.
Longki menyebut, kini telah ada penandatanganan MOU antara Kapolri , Mendagri dan Kejaksaan tentang peningkatan Fungsi APIP. Karenanya Kepala BPKP beserta jajaran dapat membantu Pemda dalam peningkatan Fungsi APIP.
Serah terima jabatan kata Longki merupakan siklus alamiah dari sistem organisasi modern dan bisa terjadi setiap saat. Pergantian kepemimpinan merupakan bagian penting dalam sistem pembinaan organisasi pemerintahan dan pembinaan personil, serta pembinaan karier.
“Dengan demikian alih tugas jabatan ini diharap meningkatkan kinerja BPKP menjadi lebih baik dari sebelumnya,”sebut longki.
Pergantian pejabat setidaknya akan meletakkan gagasan baru tentang sistem pengendalian intern dan reformasi birokrasi.
Longki mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pejabat lama, Slamet Tulus Wahyana yang telah banyak memberikan perubahan dalam kinerja jajarannya. Yang turut membantu mendampingi pemerintah dan instansi vertikal mereviu atau menyusun laporan keuangan.
Longki kemudian berharap BPKP dapat membantu dalam melaksanakan berbagai rencana aksi.
Yaitu penyusunan rencana aksi untuk memperoleh opini WTP bagi kabupaten yang opininya masih wdp (belum wtp), dengan komitmen seluruh OPD.
Menghindari potensi ketidak-patuhan dalam penetapan apbd tepat waktu dengan mengupayakan komunikasi yang baik antara dprd dan pemerintah daerah. Peningkatan komitmen dan pemahaman kepala daerah dan dprd atas pentingnya opini atas LKPD.
Menyelenggarakan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) sesuai pp no 60/2008.
capacity building sumber daya manusia pemerintah daerah di bidang akuntansi keuangan.
Perbaikan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah termasuk penggunaan teknologi informasi (program aplikasi simda);
pengefektifan peran inspektorat provinsi / kabupaten / kota dalam proses peningkatan kapabilitas APIP.
Peningkatan maturitas penyelenggaraan spip, dan reviu laporan keuangan pemerintah daerah.
(humas)
