PALU EKSPRES, JAKARTA– Airlangga Hartarto kini merangkap dua jabatan. Selain menjadi menteri perindustrian di Kabinet Kerja Presiden Jokowi, Ia juga diangkat menjadi Ketua Umum Partai Golkar menggantikan Setya Novanto.
Ketua Gerakan Politik Bersih, Yusuf Muhammadmengatakan, seharusnya Jokowi langsung melakukan reshuffle saat Airlangga melakukan rangkap jabatan. Jadi jangan membiarkan lantaran sisa waktu hanya tinggal satu tahun saja.
“Nah kalau sekarang dibiarkan sama dengan menelan ludah sendiri. Kalau sudah ada kesepakatan tinggal dibuktikan saja,” ujar Yusuf saat dikonfirmasi wartawan, Senin (1/1).
Janji Presiden Jokowi yang menolak menteri rangkap jabatan harus direaliasasikan. Jangan sampai masyarakat dibohongi apa yang dahulu sudah diucapkannya.
“Jangan menghalalkan segala cara, berilah contoh yang baik kepada masyarakat,” tandasnya.
Selain itu diungkapkan Yusuf, Airlangga Hartarto juga seharusnya berbicara dengan Presiden Jokowi langsung setelah melakukan rangkap jabatan. Hal itu dilakukan untuk meminta izin melepaskan jabatan menteri yang dipegangnya.
Pasalnya ungkap Yusuf, Airlangga tidak akan mampu membantu Presiden Jokowi mengelola negeri. Apabila memiliki dua jabatan sekaligus.
“Jadi seorang CEO saja yang menangani dua perusahaan tidak akan mampu,” pungkasnya.
Sekadar informasi pada saat masa kampanye dulu di tauhun 2014 lalu, Jokowi menegaskan orang-orang yang ada di kabinetnya harus fokus pada jabatannnya. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini tidak ingin para menterinya fokus pada jabatan lain selain membantu dirinya dalam mengelola negara. “Satu jabatan saja belum tentu berhasil, apalagi dua,” ujar Jokowi kala itu.
(gwn/JPC)
