PALU EKSPRES, PALU – Rencana Kementerian Perdagangan RI untuk mengimpor beras dari Thailand, Vietnam dan Pakistan ditanggapi miris. Tak terkecuai Gubernur Sulawesi Tengah, Drs. H. Longki Djanggola, M.Si. Menurut Kepala Daerah yang juga Ketua DPD Partai Gerindra Sulteng ini Pemerintah RI tidak perlu terburu-buru mengimport beras.
“Seharusnya Pemerintah tidak perlu terburu-buru melakukan import beras. Karena stok beras di ulog masih cukup. Khusus Bulog Sulteng bahkan bisa mengirimkan stok beras itu ke Provinsi tetangga,” sebut dia di Palu, Rabu, 17 Agustus 2017.
Longki berhemat, import beras justru sangat merugikan petani dari daerah-daerah penghasil beras. “Petani tidak bisa menikmati hasil keringatnya sendiri. Malahan dengan import beras harga beras di tingkat petani akan semakin ditekan,” kata dia miris. Ia menyebutkan hanya pengusaha dan para tengkulaklah yang akan menikmati hasil dari import itu.
Longki menyarankan bila ingin harga beras di pasaran tetap stabil maka Bulog makin menggiatkan operasi pasar dan pembelian beras petani. Import beras baru bisa saja kita lakukan, sebutnya, bila kondisi ketersediaan beras untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri sudah benar-benar mengkhawatirkan. Apalagi, ujarnya, sebentar lagi sejumlah daerah akan melakukan panen raya padi sawah.
Kritikan terhadap kebijakan ini juga datang dari berbagai tokoh nasional. Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menilai keputusan Kementerian Perdagangan melakukan impor sebagai bentuk kepanikan pemerintah menghadapi lonjakan harga beras di dalam negeri.
“Pemerintah menjamin bahwa stok beras aman dan kebijakan HET akan lebih melindungi konsumen dan para petani. Tapi cara Pemerintah meredam gejolak harga beras hingga memutuskan harus impor, terlihat kepanikan,” kata Fahri melalui akun Twitternya @FahriHamzah, Minggu (14/1).
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI ini khawatirkan kebijakan impor beras ini akan menimbulkan panic buying di kalangan masyarakat. Fahri menyebut lemahnya koordinasi menteri pertanian dan menteri perdagangan menjadi salah satu masalah yang nampak dalam menjalankan kebijakan produksi dan distribusi beras.
Padahal, kedua kegiatan itu hakikatnya tidak bisa ditangani secara parsial. “Dengan kata lain diperlukan skenario (bersama-sama) untuk menghadapi tekanan produksi maupun distribusi,” ungkapnya.
Menurutnya, kenaikan harga beras yang dipicu oleh terganggungnya pasokan tak lepas dari kegagalan pemerintah dalam memperbaiki sektor faktor produksi beras, yakni ketersediaan lahan. Hal ini terlihat dari semakin menyempitnya lahan pertanian yang tergerus oleh kebutuhan lain, seperti pemukiman.
“Lahan pertanian kita semakin menyempit dan terus dihimpit oleh pemukiman. Karena bisnis pertanian semakin tidak menguntungkan. Tenaga kerja dibayar murah, bahkan upah rill buruh tani terus merosot. Masalah yang kompleks jangan dianggap gampang,” tegasnya.
Untuk mengontrol harga dan pasokan beras, Fahri menyarankan, pemerintah perlu melakukan evaluasi terhadap Permendag 57/2017 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) beras dan Permentan 31/2017 tentang Kelas Mutu Beras. Menurutnya, saat ini HET kurang berperan dalam mengontrol harga dan menjamin pasokan beras.
Selain itu, pelaksanaannua pun dinilai kurang komprehensif dan semakin memperburuk permasalah ini. “Untuk mampu mengontrol pasokan dan harga, butuh koordinasi yg kuat diantara Mentan dan Mendag,” pungkasnya.
(jgb/aim/JPC)
