PALU EKSPRES, PALU – Rapat paripurna yang mengagendakan jawaban gubernur terhadap pertanyaan anggota DPRD hasil reses berubah menjadi ajang kritikan pedas terhadap kinerja tim penyusun jawaban gubernur.
Biro Otonomi Daerah yang bertugas menyusun jawaban gubernur setebal 19 halaman ini, termasuk yang disasar oleh para politisi. Masalahnya, ungkap politisi PKB Sulteng, Aminullah ini ada banyak kontroversi dalam jawaban gubernur yang disampaikan Asisten I Faizal Mang tersebut. Misalnya, pertanyaan-pertanyaan tentang masalah ketenagakerjaan tidak dijawab dengan gamblang.
Jawaban yang disampaikan tidak menjelaskan sebagaimana yang dimaksud oleh anggota dewan. Demikian halnya dengan pertanyaan asrama Sulteng hasil kunjungan kerja di Makassar dijawab dengan data yang diambil dari Riau.
”Ini tidak nyambung dan tidak relevan,” ketus Aminullah. Banyak pertanyaan Pansus kata dia yang tidak bisa dijawab Pemprov menandakan aparat pemerintah tidak bekerja serius dan asal asalan. Wakil Ketua DPRD Sulteng Muharram Nurdin juga menyalahkan kinerja aparat Pemprov yang dinilai tidak serius.
Ia bahkan secara spesifik menyoroti lembaran jawaban yang tidak distempel dan ditandatangi gubernur.
”Kalau begini mirip dengan surat kaleng. Tanda tangan tidak ada stempel juga tidak ada,” katanya. Hal-hal kecil semacam ini ungkap dia, mestinya bukan lagi urusan gubernur. Tapi harus menjadi perhatian bawahan khususnya pejabat yang diberi tanggungjawab soal ini. Karena itu, ia meminta hal-hal teknis seperti ini tidak perlu terulang di masa depan.
Sorotan lainnya dikemukakan oleh politisi PKS, Zainuddin Tambuala. Menurut dia, jawaban gubernur atas pertanyaan dewan yang terkesan asal jadi mengindikasikan profesionalitas aparat pemerintah yang masih payah. Senada dengan Muharram, Wakil Ketua DPRD Sulteng Alimuddin Paada, meminta aparat pemerintah bekerja dengan hati-hati.
”Saya kira ini bukan kesalahan gubernur, tapi lebih pada kinerja aparat di bawahnya yang kurang hati-hati,” kata dia. Agar masalah ini tidak menjadi isu liar, ia telah meminta Biro Otoda memperbaiki laporan gubernur tersebut. ”Sudah-sudah saya sudah minta Biro Otda perbaiki dan hasil perbaikannya dikirimkan lagi ke Dewan. Biro Otoda juga sudah menyanggupi,” ungkap Paada di depan wartawan.
