PALU EKSPRES, PALU – Tahun ini penyusunan rencana kerja anggaran (RKA) dan dokumen pelaksana anggaran (DPA) lingkup organisasi perangkat daerah (OPD) Pemkot Palu segara dilakukan melalui aplikasi elektronik planing (e planing) dan elektronik budgeting (e budgeting).
Penerapan aplikasi pada penyusunan rencana anggaran dan kegiatan OPD Pemkot Palu tersebut dimatangkan dalam bimbingan teknis (Bimtek) yang digelar bersama Pemkot Palu dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis 15 Februari 2016 di Ruang Bantaya Kantor Wali Kota Palu.
Dua pegawai KPK, Rio dan Yosi turun langsung memberikan arahan teknis kepada seluruh OPD terkait aplikasi tersebut.
Sekretaris Kota (Sekkot) Palu, Asri menjelaskan rencana penerapan aplikasi berbasis informasi teknologi (IT) ini telah dipersiapkan sejak 2017 silam. Saat itu, Pemkot bahkan mempelajarinya di Kota Medan dan Binjai.
Menurutnya proses penyusunan RKA dan DPA dimasa mendatang sudah harus menggunakan aplikasi tersebut. Ini untuk mengantisipasi ada usulan kegiatan anggaran yang masuk ditengah perjalanan. Disaat anggaran sudah berjalan.
“Melalui aplikasi tersebut, KPK dan BPK juga akan lebih mudah memantau sekaligus mencegah potensi penyalahgunaan anggaran pembangunan,”ujarnya
Wali kota jelas Asri memiliki konsep perencanaan anggaran yang terjadwal. Pada bulan Januari tahun berjalan, mulai dilakukan pejabat tingkat eselon IV. Kemudian pada bulan Maret diteruskan ke pejabat eselon III atau kepala bidang. Selanjutnya pada April perencanaan anggaran dan kegiatan masing- masing OPD diserahkan ke kepala dinas atau eselon II.
“Agar semua program diketahui kepala OPD. Dan pejabat eselon 4 harusnya sudah bisa menyusun rencana kerja anggaran,”harapnya.
Terkait penerapan aplikasi, Sekkot juga berharap agar OPD tidak gonta ganti staf operator sistem aplikasi. Karena kata dia, aplikasi tersebut bisa terhambat dijalankan jika operator sering berganti.
“Staf yang ditugaskan operator jangan diganti. Karena mereka sudah terlatih,”jelasnya.
Sekkot menambahkan, server aplikasi nantinya terpusat di Bappeda dan badan pengelolaan keuangan daerah. Aplikasi itu pun akan diintegrasikan hingga pada proses pencatatan aset termasuk pada proses tender proyek pada unit layanan pengadaan.
“Kiranya ini komitmen bersama . Agar tak ada kesulitan dimasa mendatang. Perencanaan berjalan lancar dan kecil kemungkinan adanya penyimpangan,”demikian Sekkot.
Pegawai KPK RI, Rio dalam kesempatan itu menjelaskan, Pemkot harus menyusun standar operasional penerapan aplikasi. Yang mengatur soal penyiapan akses internet dan kelistrikan. Hal itu kata Roy agar aplikasi nantinya bisa on time 1X24 jam.
“Aplikasi tidak pernah shutdown. Akses internet disiapkan Kominfo. Buat SOP kelistrikan. Agar tidak saling lempar tanggung jawab jika terjadi gangguan pada dua sistem itu,”pungkasnya.
(mdi/Palu Ekspres)
