PALU EKSPRES, PARIGI – Memasuki tahapan kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong 2018, Desk Pilkada Kabupaten Parigi Moutong langsung menggelar rapat.
Rapat perdana itu dipimpin langsung Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Parigi Moutong, Drs H Mohammad Nadir MSi di ruang rapat Bupati, Kamis (22/2).
Rapat koordinasi ini dihadiri sejumlah pemangku kepentingan, di antaranya, Sekda H. Ardi Kadir SPd MM, Ketua KPU Amelia Idris SE MAP, Ketua Panwaslu Muchlis Aswat SPdI, Kasat Intel Polres Parigi Moutong, Iptu Mohammad Pide, Asisten I,II dan III, Kepala Kesbangpol dan sejumlah Kepala Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Parigi Moutong.
Pjs. Bupati Nadir mengatakan, rapat tersebut dimaksudkan untuk menyamakan persepsi terkait tugas dan fungsi Desk Pilkada selama proses Pilkada Kabupaten Parigi Moutong.
Nadir berharap, Desk Pilkada berfungsi sebagaimana mestinya.
“Sekretariat desk Pilkada yang melekat di Bagian PUM, harus melaksanakan tugasnya dengan baik. Laporan desk pilkada harus masuk ke desk Pilkada Provinsi setiap hari,”harapnya
Kasat Pol PP Provinsi itu juga berharap setiap tahapan selama Pilkada harus dijaga, jangan sampai terjadi pelanggaran, terutama politik uang dan keberpihakan ASN pada calon tertentu.
“Karena itu saya beraharap, Panwaslu dapat menyampikan laporan jika ada ASN yang tidak netral. Tapi laporan itu harus benar benar akurat. Demikian juga fungsi Kesbangpol harus bisa mengantisipasi dan dicegah hal hal yg berpotensi memicu konflik ditengah masyarakat,”imbuhnya.
Nadir juga menyampaikan tugas utama yang akan ia lakukan selama empat bulan ke depan sebagai Pjs. Tugas tersebut katanya akan menjadi laporannya ke Menteri Dalam Negeri RI.
Beberapa tugas itu diantaranya, melaporkan tentang kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat pada saat kampenye Pilkada. Selanjutnya bagaimana gambaran umum netralitas PNS pada saat kampanye pilkada.
“Tidak hanya staf, tapi pejabat di OPD yang menjalankan program kemudian diselipkan kampanye, itu hati hati. Mendagri sudah mengingatkan ini, tolong Bupati seluruh Indonesia menjaga ini. Apalagi berkaitan dengan pelayanan kemasyarakatan, Kesehatan pendidikan dan bantuan sosial, saya ingatkan hati hati, itu sangat berpotensi menjadi pelanggaran,”tandasnya
