PALU EKSPRES, PALU – Sekretaris Kota (Sekkot) Palu Asri menyatakan, masih banyak pejabat lingkup Pemkot Palu yang tidak memahami tugas pokok dan fungsi (Tupoksi).
Hal itu kata dia kerap menyebabkan terjadinya tumpah tindih lintas sektor dalam melaksanakan program kegiatan. Selain tak paham tupoksi, kelemahan yang masih ditemukan adalah rendahnya koordinasi dan integrasi.
“Berdasarkan pemantauan pimpinan selama ini, ditemukan masih adanya pejabat yang tidak paham tupoksinya. Koordinasi dan integrasi masih rendah, sehingga dalam melaksanakan tugas masih sering terjadi tumpang tindih antara sektor yang satu dengan lainnya,”kata Sekkot saat membuka workshop rasionalisasi birokrasi, Kamis 22 Februari 2018 di Hotel Grand Duta Palu.
Menurut Sekkot, Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) telah banyak mengalami perubahan dari UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.
Oleh sebab itu dalam upaya menciptakan tata tata kelolah pemerintahan yang baik, rasionalisasi birokrasi yang efisien dan efektif harus dilakukan. Pemkot menurutnya telah memasukkan rasionalisasi birokrasi ini kedalam misinya yang ke lima.
Karenanya dia berharap melalui workshop dapat memberi pembobotan bagi ASN untuk menjadi propefesional, berintegritas tinggi, jujur, loyal, dan akuntabel. Agar nantinya ujar dia, setiap ASN dapatvmerespon dengan cepat kebutuhan masyarakat Kota Palu akiba tuntutan pelayanan publik.
“Workshop juga penting agar setiap OPD dapat melakukan analisis jabatan dan perhitungan beban kerja dengan tepat,”harapnya.
Sekkot dalam kesempatan seluruh ASN untuk membangun dan menciptakan budaya kerja yang berdedikasi, loyalitas dan disiplin. “Dengan begitu upaya menciptakan pelayanan yang berkualitas dan bermanfaat demi kemajuan Kota Palu bisa kita wujudkan bersama,”demikian Sekkot.
(mdi/Palu Ekspres)
