PALU EKSPRES, PARIGI – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Parimo melakukan asistensi Rencana Kerja Sekolah (RKS) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) tahun 2018 ditingkat Sekolah Dasar dan SMP. Meskipun masih terdapat kesalahan dalam penyusunan yang tidak sesuai dengan aplikasi Sistem pengelolaan keuangan daerah (SIPKD), olehnya dilakukan perbaikan dokumen tersebut.
Kepala Disdikbud Parimo Adrudin Nur, S.Pd, M.Si kepada Palu Ekspres, Jumat (23/3/18), mengatakan, berdasarkan Permendiknas No. 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan, setiap sekolah pada semua jenjang pendidikan termasuk SMP, harus menyusun Rencana Kerja Sekolah (RKS) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS).
RKS adalah suatu dokumen yang memuat rencana program pengembangan sekolah empat tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dimiliki, menuju sekolah yang memenuhi Standar Nasional Pedidikan (SNP). RKS berisi rangkaian rencana berbagai upaya sekolah dan pihak lain yang terkait untuk mengatasi berbagai persoalan sekolah yang ada saat ini untuk memenuhi SNP.
Menurutnya, asistensi yang dilakukan bidang manegement SD dan SMP, untuk memastikan perencanaan sekolah ke depan, apakah sudah sesuai dengan ketentuan atau masih terdapat kekeliruan. Sehingga penggunaan anggaran harus searah dengan program yang dicanangkan.
“Jadi program-program sekolah yang dituangkan ke dalam RKS harus sesuai dengan kebutuhan dan memastikan pembelajaan tidak mengalami kekurangan. Apabila ada penambahan pembelanjaan yang tidak sesuai dengan perencanaan akan menjadi tanda tanya,” ungkapnya.
Untuk itu, pihaknya melakukan asistensi terlebih dahulu kepada sekolah agar bisa sesuai dengan SIPKD terkait pembelanjaan baik barang dan jasa pada tingkatan sekolah. Makanya, penggunaan dana bantuan oprasional sekolah harus terencana sehingga termanfaatkan sebaik mungkin.
Ia menambahkan, adanya perubahan aturan yang diberlakukan dalam penggunaan dana BOS sehingga mengharuskan sejumlah sekolah mendapat bimbingan penyusunan RKS serta RKAS dari pihak disdikbud dan keuangan daerah. Ia mengakui bahwa tidak mudah dalam menyusun program setahun serta mempertangungjawabkan anggaran yang digunakan.
