PALU EKSPRES, GORONTALO – Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola selaku Ketua Badan Koordinasi Pembangunan Regional Sulawesi (BKPRS) mengajak seluruh pemerintah daerah di wilayah Sulawesi agar memberi perhatian khusus terhadap program peningkatan sumber daya manusia (SDM).
Dalam sambutannya pada acara Musrenbang Regional yang berlangsung di Kota Gorontalo, Selasa (3/4) tersebut, Longki menyampaikan sejumlah indikator yang menunjukkan bahwa wilayah Sulawesi masih tertinggal dalam hal SDM dibandung wilayah tetangga.
Dalam konteks kemiskinan misalnya, jumlah penduduk miskin di Sulawesi pada tahun 2017 sebanyak 2,11 juta jiwa (10,93 persen), menurun jika dibandingkan dengan tahun 2016 sebanyak 2,90juta jiwa (10,97 persen).
“Hal ini masih perlu menjadi perhatian utama dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagai agenda utama dalam Musrenbang Regional ini, untuk menjadi bahan bagi penyusunan rencana kerja pemerintah di tahun 2019,” kata Longki.
Lebih lanjut Longki mengatakan, pada tahun 2017 sebagian besar nilai indeks gini provinsi di kawasan regional Sulawesi masih relatif rendah dibanding dengan nilai indeks gini nasional.
“Pemerataan pembangunan antar individu di beberapa provinsi di pulau Sulawesi perlu mendapat perhatian serius dari kita semua, terutama daerah-daerah yang koefisien gininya masih lebih tinggi dari koefisien gini nasional,” pintanya.
Hal itu penting dilakukan kata Longki, agar partisipasi masyarakat khususnya yang berpendapatan menengah kebawah, ikut andil dalam proses pembangunan semakin meningkat.
“Daya saing setiap provinsi di kawasan regional Sulawesi masih perlu terus kita tingkatkan untuk dapat sejajar dengan daya saing provinsi di pulau Jawa dan Sumatera. Berdasarkan publikasi National University of Singaphore, pada tahun 2017 peringkat daya saing Sulawesi Selatan berada di urutan ke-8, Sulteng di urutan ke-12, Sulut di urutan ke-17, Gorontalo di urutan ke-19, Sultra di urutan ke-23, dan Sulbar di urutan ke-28 dari 33 provinsi yang di survei,” bebernya.
Longki mengatakan, hal yang menjadi penentu tingkat daya saing dalam kajian tersebut adalah stabilitas ekonomi makro; lingkup perencanaan pemerintahan dan institusi publik; lingkup kondisi finansial, bisnis dan tenaga kerja; dan lingkup kualitas hidup dan pembangunan infrastruktur.
Kegiatan Musrenbang turut dihadiri Menteri Dalam Negeri RI diwakili Sekjen Kemendagri,
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kepala Bappenas di wakili Deputi PM2K, gubernur semua provinsi di Sulawesi dan para Anggota DPR dan DPD RI asal Sulawesi.
(Humas Pemprov)
