“Sebagai kader, tentu akan taat dengan keputusan DPP,” ujar Wahyudin didampingi sejumlah jajaran pengurus DPW PKS yang baru, di antaranya Sekretaris Umum Rustam Abidin dan Wakil Ketua Umum Rusman Ramli.
Mantan Wakil Ketua DPW PKS Sulteng ini membantah jika penggantian Ketua PKS Sulteng ini dikaitkan dengan imbas perseteruan antara Anies Matta- Fachri Hamzah dengan Sohibul Imam. Bahkan, Wahyudin tak sependapat jika kata pencopotan digunakan untuk menggambarkan proses penggantian Zaenuddin Tambuala.
“Kalau proses pergantian ini mau dikaitkan dengan imbas perseteruan sebagaimana dikatakan teman-teman media, bukan wilayah kami untuk menjawabnya, itu merupakan wewenang DPP, terlebih lagi tidak ada perseteruan seperti itu,” tegasnya.
Namun yang pastinya kata Wahyudin, pergantian Ketua Umum DPW PKS tidak terjadi secara tiba-tiba dan berlangsung sepihak. Sebelumnya, telah dilakukan pemilu raya (Pemira) yang diikuti oleh seluruh unsur inti partai yang kemudian terjaring sembilan nama dari 20 nama yang dimasukkan. Selanjutnya, sembilan nama tersebut dikirim ke DPP untuk memutuskan ketua umum beserta jajaran pengurus lainnya.
“Karena mekanismenya penunjukan, kalau ada yang terjadi di tengah jalan, kita kembalikan lagi pada semangat awal, yakni penunjukan,” paparnya.
Wahyudin menegaskan, kader PKS menganggap bahwa posisi di struktur kepengurusan bukan jabatan politis. Sehingga, ketika terjadi penujukan oleh DPP, bukan berarti menyurutkan semangat berkiprah para kader di partai dakwah ini jika kebetulan mengalami pergantian posisi. Sebab, semangat pergantian tersebut sebagaimana disampaikan oleh DPP adalah penyegaran dan pewarisan kesempatan kepada kader lainnya.
(fit/Palu Ekspres)
