PALU EKSPRES, PALU – Kabar mengejutkan datang dari internal PKS Sulteng. Secara tiba-tiba, Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sulawesi Tengah (Sulteng) Dr. Zaenuddin Tambuala Lc, MA, dicopot dari jabatannya dan digantikan oleh Muhammad Wahyudin ST.
Pergantian Zaenuddin Tambuala tersebut, mengikuti jejak dari beberapa kepengurusan di tingkat DPW se Indonesia. Sebelumnya, ketua DPW PKS yang tiba-tiba dicopot adalah PKS Sumatera Selatan Ezra Saladin dan Ketua DPW PKS Jawa Tengah Kamal Fauzi. Saat ini, giliran Ketua DPW PKS Sulawesi Tengah Zaenuddin Tambuala dicopot dari jabatannya. Informasi yang berkembang, Ketua PKS Sulawesi Selatan dalam pekan ini, juga akan dicopot oleh DPP.
Kabar pencopotan Zaenuddin Tambuala dari posisi Ketua DPW PKS Sulteng sebelum berakhir periode kepengurusannya, terungkap saat jajaran pengurus PKS Sulteng yang baru ditunjuk oleh DPP menggelar konferensi pers di salah satu café di Kota Palu, Senin (9/4).
Konfrensi pers yang tidak dihadiri oleh Ketua PKS Sulteng periode 2015-2020, Zaenuddin Tambuala tersebut karena alasan ada urusan keluarga, disebutkan bahwa pergantian Ketua PKS Sulteng termasuk jajaran kepengurusan DPW PKS Sulteng, tertuang dalam Surat Keputusan DPP PKS Nomor 251/SKEP/DPP-PKS/1439 tentang Struktur dan Kepengurusan Majelis Pertimbangan Wilayah, Dewan Syariah DPW PKS Sulteng periode 2015-2020.
Sehingga, dalam struktur kepengurusan DPW PKS Sulteng yang baru, semuanya diisi pengurus baru walau merupakan wajah lama.
Secara lengkapnya, posisi Ketua Umum DPW PKS Sulteng Zaenuddin Tambuala digantikan oleh Muhammad Wahyudin ST. Rustam Abidin ditunjuk untuk mengisi posisi Sekretaris Umum menggantikan Rusman Ramli. Selanjutnya, Rusman Ramli menempati posisi Wakil Ketua menggantikan posisi yang ditinggal Muhammad Wahyudin. Adapun Bendahara Umum diisi oleh Ahmad Juaeni menggantikan Ani Suryani.
Ketua DPW PKS yang baru, Muhammad Wahyudin menjelaskan, pergantian Ketua PKS Sulteng beserta jajarannya, sudah sesuai proses sebagaimana mekanisme yang dianut di internal PKS. Pergantian ketua katanya, menganut sistem penunjukan, setelah sebelumnya dilakukan proses pemilu raya (Pemira).
“Sebagai kader, tentu akan taat dengan keputusan DPP,” ujar Wahyudin didampingi sejumlah jajaran pengurus DPW PKS yang baru, di antaranya Sekretaris Umum Rustam Abidin dan Wakil Ketua Umum Rusman Ramli.
Mantan Wakil Ketua DPW PKS Sulteng ini membantah jika penggantian Ketua PKS Sulteng ini dikaitkan dengan imbas perseteruan antara Anies Matta- Fachri Hamzah dengan Sohibul Imam. Bahkan, Wahyudin tak sependapat jika kata pencopotan digunakan untuk menggambarkan proses penggantian Zaenuddin Tambuala.
“Kalau proses pergantian ini mau dikaitkan dengan imbas perseteruan sebagaimana dikatakan teman-teman media, bukan wilayah kami untuk menjawabnya, itu merupakan wewenang DPP, terlebih lagi tidak ada perseteruan seperti itu,” tegasnya.
Namun yang pastinya kata Wahyudin, pergantian Ketua Umum DPW PKS tidak terjadi secara tiba-tiba dan berlangsung sepihak. Sebelumnya, telah dilakukan pemilu raya (Pemira) yang diikuti oleh seluruh unsur inti partai yang kemudian terjaring sembilan nama dari 20 nama yang dimasukkan. Selanjutnya, sembilan nama tersebut dikirim ke DPP untuk memutuskan ketua umum beserta jajaran pengurus lainnya.
“Karena mekanismenya penunjukan, kalau ada yang terjadi di tengah jalan, kita kembalikan lagi pada semangat awal, yakni penunjukan,” paparnya.
Wahyudin menegaskan, kader PKS menganggap bahwa posisi di struktur kepengurusan bukan jabatan politis. Sehingga, ketika terjadi penujukan oleh DPP, bukan berarti menyurutkan semangat berkiprah para kader di partai dakwah ini jika kebetulan mengalami pergantian posisi. Sebab, semangat pergantian tersebut sebagaimana disampaikan oleh DPP adalah penyegaran dan pewarisan kesempatan kepada kader lainnya.
(fit/Palu Ekspres)
