PALU EKSPRES, JAKARTA – Organisasi Asosiasi Pilot Garuda (APG) dan Serikat Karyawan Garuda (Sekarga) berencana melakukan mogok kerja untuk menyikapi kondisi internal PT Garuda Indonesia Tbk (Persero).
Ketua Umum Serikat Karya Garuda Indonesia, Ahmad Irfan Nasution berbicara dalam konferensi Pers di Pulau Dua Restaurant di Senayan, Jakarta, Rabu (2/5).
Dirinya mengatakan permasalahan Garuda terletak pada manajemen perusahaan, kondisi keuangan, nilai saham hingga pembengkakan jumlah direksi. “Ada masalah besar di dalamnya, jika tidak diperhatikan kami akan melakukan mogok. Semua karyawan akan mogok kerja termasuk pilot dan kru pesawat,” ungkapnya.
Permasalahan pertama ada pada perubahan sistem penjadwalan kru yang diimplementasikan pada November lalu dan justru menyebabkan sejumlah pembatalan dan penundaan penerbangan. Puncaknya terjadi pada Desember 2017 dan berlanjut hingga beberapa waktu lalu.
“Ini masih terus terjadi hingga saat ini. Penanggung jawab dalam hal ini adalah Direktur Marketing dan Teknologi Informasi (IT),” katanya.
Kita juga lihat pendapatan usaha penjualan tiket penumpang tidak mampu mengimbangi beban usaha. Ada penurunan rata-rata harga jual tiket penumpang dari US$6,93 sen pada 2016 menjadi sebesar US$6,71 sen di 2017.
Selain itu saham Garuda Indonesia dengan kode GIAA terus merosot dari harga IPO sebesar Rp750 per lembar saham 2011 lalu menjadi Rp292 per lembar saham pada April 2018. “Yang jadi alasan kan Karena ketidak mampuan Direktur Marketing dan Teknologi Informasi (IT) dalam membuat strategi penjualan produk,” jelasnya.
Selanjutnya menyoal jabatan Direktur Kargo yang ada sekarang, tidak dibutuhkan karena Garuda Indonesia tidak punya pesawat khusus kargo. Sebelumnya, unit kargo hanya dipimpin oleh pejabat setingkat vice president. Di sisi lain peraturan yang dikeluarkan Direktur Personalia bertentangan dengan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dengan serikat pekerja.
“Terus buat apa ada Direktur Kargo, sejak 2016 kinerja tidak meningkat malah hanya ada tambahan biaya organisasi,”lanjutnya.
Maka dari itu Pilot bersama karyawan Garuda Indonesia telah mengirim surat kepada Presiden juga Menterinya melalu Kementrian BUMN atau pemegang saham untuk melakukan restrukturisasi terhadap jumlah direksi dengan berpedoman pada peraturan penerbangan sipil Republik Indonesia.
