PALUEKSPRES, PALU – Sebuah video memperlihatkan arogansi pejabat Dandim 1311 Morowali Sulawesi Tengah, Letkol Inf Arhanud Sabariyandu Kristian Saragih, beredar luas di sosial media.
Dalam video itu, Dandim terlihat geram setelah terjadi adu mulut dengan seorang warga dalam sebuah forum. Karena warga terus saja komplain, Dandim kemudian terlihat berdiri dan memukul meja sambil menunjuk-nunjuk warga dengan suara keras. Bahkan terdengar memerintahkan anggotanya untuk mengamankan warga itu.
Berkaitan dengan video itu, Wahana Lingkungan hidup (Walhi) dan LPS HAM dan Aliansi Masyarakat Lingkar Sawit (AMLS) Sulteng angkat bicara. Menurut ketiga lembaga advokasi rakyat ini tindakan aparat TNI terlebih Dandim tidak sepantasnya dilakukan.
Faisal dari AMLS Sulteng menjelaskan, adegan dalam video itu adalah sebuah pertemuan mediasi antara masyarakat lingkar tambang dan management PT Agro Nusa Abadi (ANA) yang digagas Dandim 1311, pada 17 Mei 2018 silam di Kabupaten Morowali Utara.
Pertemuan itu kata Faisal merupakan buntut dari ketidakjelasan penyelesaian penyerobotan lahan yang dilakukan PT ANA di sejumlah Desa Di Kecamatan Petasia Timur Kabupaten Morowali Utara.
Menurutnya permasalahan penyerobotan lahan itu sudah berulang kali mediasi. Bahkan sejak tahun 2007 silam ketika PT ANA beroperasi di Desa Molino. Namun tak pernah ada solusi.
“Dengan segala catatan yang ada, maka kami berencana akan menggugat PT ANA atas penguasaan lahan masyarakat di sana,”kata Faisal.
Karena sejauh ini menurut dia, anak perusahaan ASTRA itu sama sekali belum memperlihatkan alas hak atas lahan yang mereka kuasai. Informasi mengenai adanya penguasaan dalam bentuk sertifikat hak guna usaha (HGU) pun ujar Faisal tak pernah mereka lihat.
“Yang kami ketahui itu baru dokumen IUP dan Amdal. HGUnya tak pernah kami lihat. Sementara warga yang lahannya diserobot justru punya SKPT dan SHM,”ujarnya.
Kepala Departemen Advokasi dan Pembelaan Hukum Walhi Sulteng, Abdi Lasita menyayangkan tindakan Dandim 1311 tersebut. Menurutnya tugas TNI adalah urusan keamanan negara dari ancaman luar. Bukan memimpin mediasi antara perusahan dan masyarakat.
