SAMPAIKAN LPJ – Gubernur Sulteng (tengaH) didampingi Ketua DPRDSulteng Aminuddin Ponulele (kanan) dan Wakil Ketua DPRD Sulteng Akram Kamarudin (kiri) saat penyamapian LPJ tahun 2011 – 2016 di DPRD Sulteng. (HUMAS PEMPROV)
Longki Sampaikan LPJ Lima Tahunan 2011 – 2016
PALU, PE – Capaian indikator makro pembangunan, Provinsi Sulawesi Tengah diklaim mencapai beberapa kemajuan. Hal ini disampaikan oleh Gubernur Sulawesi Tengah, Longki Djanggola saat menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban akhir masa jabatan kepala daerah Provinsi Sulawesi Tengah periode 2011-2016 di depan Sidang Paripurna DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Senin 24 Mei kemarin.
“Pertama, rata-rata pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah sepanjang periode tahun 2011- 2015 secara riil mencapai 9,91 persen. Lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan ekonomi regional sulawesi sebesar 8,08 persen, kawasan timur indonesia sebesar 6,84 persen dan nasional sebesar 5,61 persen. Pertumbuhan ekonomi tersebut sekaligus membawa konsekuensi bagi peningkatan aktivitas ekonomi riil di masyarakat yang ditandai dengan meningkatnya nilai PDRB perkapita provinsi Sulawesi Tengah selama periode tahun 2011-2015.” Kata Longki.
Gubernur menambahkan, pada tahun 2011 PDRB perkapita Sulteng sebesar Rp 22.547.485 meningkat menjadi Rp 37.469.466 pada tahun 2015. Dengan demikian maka rata-rata pertumbuhan pdrb perkapita provinsi sulawesi tengah sepanjang periode 2011-2015 sebesar 13,84 persen per tahun.
“Untuk menjaga dan mempertahankan momentum kebangkitan ekonomi tersebut, maka pertumbuhan ekonomi sulawesi tengah yang saat ini dimotori oleh sektor industri yang bahan bakunya didominasi dari tambang kiranya perlu diimbangi dengan peningkatan sektor industri yang bahan bakunya berasal dari potensi sumberdaya alam daerah khususnya sektor pertanian maupun sektor perikanan,” tambah Longki.
Menurut Longki, untuk menjamin agar daya beli masyarakat khususnya masyarakat yang berpenghasilan tetap, pemerintah terus berupaya untuk menekan laju inflasi, yang pada tahun 2011 laju inflasi kota palu sebesar 4,47 persen dapat ditekan hingga menjadi 4,17 persen pada tahun 2015.
Kemudian, menurut Longki, tingkat kemiskinan di Sulteng mengalami penurunan signifikan dari yang sebesar 16,04 persen pada tahun 2011 menjadi 14,07 persen pada September 2015. Selama periode tersebut, provinsi sulawesi tengah memperoleh penghargaan terbaik kedua MDG’s tahun 2013 untuk laju pengurangan kemiskinan dan indeks kedalaman kemiskinan serta penghargaan terbaik kedua MDG’s tahun 2015 untuk pengentasan kemiskinan terbaik tahun 2012-2014.
Dalam laporannya, Longki menyebut pemerataan pendapatan yang direfleksikan dengan indeks gini Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2011 sebesar 0,38 poin dan pada bulan september 2015 dapat ditekan menjadi 0,31 poin, lebih rendah dari rata-rata koefisien gini nasional sebesar 0,41 poin.
“Ini artinya bahwa kesenjangan individu di provinsi sulawesi tengah, lebih rendah dibandingkan kesenjangan nasional. Hal ini menggambarkan semakin tingginya partisipasi masyarakat khususnya yang berpendapatan menengah ke bawah ikut andil dalam proses pembangunan,” kata Longki.
Lanjut Longki, upaya peningkatan kualitas sumberdaya manusia di sulawesi tengah juga menunjukkan perbaikan dari tahun ke tahun. Hal ini tercermin dari perkembangan nilai indeks pembangunan manusia (IPM) Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan metode perhitungan baru yaitu sebesar 64,27 poin pada tahun 2011 menjadi 66,43 poin pada tahun 2014.
Dalam laporannya, Longki juga menyebut kebijakan fiskal yang ditempuh oleh pemerintah daerah dari tahun anggaran 2011 sampai dengan tahun 2015, difokuskan pada upaya-upaya prioritas yang dilakukan untuk mencapai sasaran pembangunan daerah, yaitu berupa pelayanan publik dan pelaksanaan pemerintahan daerah yang secara berkesinambungan.(humas pemprov)
