PILKADA telah selesai. Hasil hitung cepat sudah diketahui. Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan, partai penguasa hanya mampu mengklaim 6 kemenangan dari 17 Pilkada serentak di seluruh tanah air. Banteng gemuk disalip patnernya di koalisi, NasDem, Golkar dan Hanura. Termasuk kubu oposisi Gerindra dan PAN juga mencatat perolehan lebih bagus. Realitas politik ini disebut-sebut menjadi pukulan telak bagi PDI Perjuangan yang bakal mencalonkan kembali Joko Widodo pada Pilpres 2019 nanti. Namun Ketua DPD PDIP Sulteng Muharam Nurdin, tidak risau dengan hasil pilkada termasuk spekulasi yang menyertainya. Ditemui di rumah dinasnya yang asri di Jalan Radio – Palu Selatan, Muharam Nurdin, mengirimkan optimismenya ke segenap kadernya di seluruh Sulteng. Kepada Palu Ekspres, Muharam membeber alasannya mengapa hasil Pilkada serentak tak perlu membuat kadernya galau. Berikut kutipannya.
Hasil hitung cepat, menempatkan PDIP jauh dibawah Nasdem, Golkar dan Hanura bahkan PAN. Sebenarnya, apa arti Pilkada bagi PDIP?
Pilkada bagi PDIP adalah untuk mengonsolidasikan aspirasi dan pilihan rakyat. Dan itu harus dihargai. Itu adalah bagian dari konsolidasi demokrasi kita. Pondasi ini dulu yang diletakkan. Setelah itu baru kita bicara soal bagaimana memenangkan pilkada.
Apakah hasil Pikada hari ini sesuai espektasi PDIP?
Sebagai partai politik, tentunya keinginan untuk meraih kemenangan yang sebesar-besarnya adalah salah satu yang diharapkan. PDI Perjuangan memenangkan 6 dari 17 pilkada. Jika diukur dari sisi kuantitas tentunya belum sesuai espektasi. Ada beberapa provinsi yang perolehannya tidak sesuai dengan harapan kami. Ini menjadi kajian dan evaluasi tentunya.
Kira kira dimana letak kesalahan itu?
Untuk konteks pemilihan kepala daerah, ada beberapa faktor yang berpengaruh. Dari rentang pengalaman panjang sejak terlibat langsung dalam pilkada, setidaknya ada beberapa yang saya lihat berpengaruh. Pertama adalah konsolidasi partai politik. Struktur partai adalah mesin politik yang menggerakkan dan memobilisasi orang. Di banyak tempat struktur partai banyak ditinggalkan. Padahal ini keliru. Kedua soal figur. Figur harus mempunyai track record yang baik di mata publik. Khususnya dari sisi ketokohan dan tidak mempunyai catatan negatif di masyarakat. Lalu isu yang diusung juga penting. Terakhir, diakui atau tidak dukungan dana yang memadai sangat menentukan sukses tidaknya pencalonan kandidat tertentu. Biaya politik itu sangat krusial. Apa lagi dalam konteks politik elektoral di Indonesia dimana biaya politik tidak ditanggung oleh negara. Kandidat harus menanggung semua biaya politiknya. Ini menjadi problem tersendiri dalam politik kita. Artinya dari empat hal mendasar itu, harus saling melengkapi. Jika satu di antara empat hal mendasar ini pincang, maka akan bermasalah. Contohnya sudah banyak. Pengalaman empiris sudah banyak membuktikan itu.
