PALU EKSPRES, PARIGI– Penyegelan Sekolah kembali terjadi di Parigi Moutong. Kali ini giliran SDN Baliara Kecamatan Parigi Barat. Penyegelan ini dilakukan oleh warga setempat bersama guru-guru yang ada di sekolah tersebut karena kecewa dengan sikap kepala sekolah yang mereka anggap tidak transparan dalam mengelola dana Bos, serta tidak menyediakan fasilitas pendukung seperti, air besih dan jamban.
Patri Karandja salah seorang guru yang mengajar di sekolah tersebut kepada Palu Ekpres, Senin (16/7/18), di lokasi kejadian mengatakan, bahwa oknum kepala sekolah SDN Baliara, sebelumnya mereka anggap masih bisa bekerja sama dengan guru-guru yang ada di sekolah tersebut. Karena kalau ada kegiatan, tetap melakukan rapat bersama sehingga tetap ada transparansi antara sesama guru. Lain halnya dengan kepala sekolah saat ini, penggunaan dana Bos sangat tidak transparan.
“Jadi itu WC jamanya kepala sekolah lama masih berfungsi dan air juga masih ada tapi ketika oknum kepala sekolah ini yang memimpin selama 4 tahun tidak ada WC, dan air PDAM di putus karena dia tidak mau bayar sehingga, anak-anak sekolah terpaksa harus buang air besar ke sungai dan di rumah ibadah,” terangnya.
Menurutnya, selama SDN Baliara dipimpin oknum kepsek tersebut, semua kegiatan sekolah anak-anak tidak diikutkan lagi karena alasan tidak ada anggaran. Selain itu, anggaran-anggaran untuk kegiatan guru juga tidak ada diberikan oleh oknum kepsek tersebut. Selain itu juga dana bos katanya, hanya dikelolah oleh guru honor dan oknum kepsek. Sementara oknum kepsek ketika dikonfirmasi enggan untuk memberikan komentarnya.
Sekaitan hal itu, Sekretaris Disdikbud Parimo, Ahmad Syaiful yang ditemui saat berkunjung ke sekolah tersebut mengatakan, bahwa hanya ada satu alasan yaitu, harus melakukan pergantian kepala sekolah dengan berbagai pertimbangan serta melihat kondisi sekolah saat ini yang sangat memprihatinkan.
“Ketika dibandingkan dengan sekolah-sekolah lain yang jumlahya lebih sedikit dari SDN Baliara, dan memang kelihatannya sekolah ini tidak terurus,”katanya.
Menurutnya, dengan adanya penyegelan sekolah itu, perlu mendengar aspirasi masyarakat dan rekan-rekan guru agar supaya pihaknya dapat mengetahui apa yang menjadi tuntutan mereka.
“Iya, tentunya dengan berbagai pertimbangan karena untuk memutasi kepala sekolah juga tidak serta merta karena kalau satu dimutasi pasti ada juga pergeseran jabatan kepsek di tempat lain, jadi ini mungkin kita akan tindaklanjuti secepatnya, dan persoalan ini tidak bisa berlarut-larut karena bisa merugikan anak-anak dan juga sekolah,” ungkapnya.
Sebenarnya di hari pertama sekolah hari ini yang dimulai dengan ajaran baru, diharapkan sesuai dengan edaran menteri pada hari pertama masuk sekolah itu ada silaturahmi antara orang tua dan guru. Tetapi kenyataannya, hari ini justru terbalik.
“Tapi kenyataannya di sini sebaliknya, yang muncul malah kejadian yang tidak menguntungkan pihak sekolah dan masyarakat yang terjadi, jadi ini secepatnya kita tindaklanjuti dan mendengarkan apa-apa yang menjadi tuntutan teman-teman guru dan masyarakat,” ujarnya.
Ketika ditanya terkait transparansi pengelolaan dana Bos oleh pihak sekolah. Ia mengatakan, terkait dana Bos itu punya aturan penggunaan, karena item-item pembiayaan dana Bos itu sudah ada, dan tidak semua item kebutahan sekolah bisa dibiayai oleh dana Bos.
“Iya masalah transpransi memang harus, bahkan dianjurkan papan informasinya dipajang di sekolah, sehingga diketahui berapa jumlah dana Bos yang ada, peruntukannya untuk apa semua, sehingga tuntutan untuk transpransi ini memang wajar karena ini era keterbukaan tidak ada saling tutup-tutupi, dan setiap peruntukan RABnya itu harus ada, sehingga semuanya jelas dan pihak lain juga bisa puas,” jelasnya.
Pantuan Palu Ekspres, sekolah tersebut disegel sejak pukul 06.30 wita. Setelah satu jam penyegelan, terlihat sekretaris Disdikbud Parimo bersama rombongan langsung membuka segel dan melakukan pertemuan dengan para guru untuk membahas persoalan tersebut.
(asw/palu ekspres).
