Meskipun sudah menghentikan proyek infrastruktur, Nizar menyangsikan hal itu bisa memperbaiki mata uang rupiah terhadap Dollar Amerika.
“Penghentian impor bahan baku infrastruktur hingga berdampak pada evaluasi proyek infrastruktur, saya yakin tidak akan berdampak apa pun. Rupiah akan terus terpuruk, karena investor sudah terlanjur tidak percaya dengan kepemimpinan Jokowi,” pungkasnya.
Namun pandangan berbeda datang dari anggota Komisi V DPR RI Epyardi Asda. Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini mengaku, tidak khawatir atas keputusan Presiden Jokowi yang meminta penghentian impor bahan baku infrastruktur.
Menurutnya, hal itu justru berdampak pada peningkatan produk dalam negeri. “Bagus dong. Itu pernyataan yang bijaksana. Berarti Pak Jokowi mempercayakan adanya lokal konten yang bisa menguatkan peredaran rupiah di dalam negeri,” ujarnya sebagaimana dirilis INDOPOS.
Lalu apakah produk dalam negeri bisa memenuhi kebutuhan infrastruktur? Epyardi optimistis hal itu bisa terwujud.
“Saya yakin banget. Banyak perusahaan di negeri ini yang mampu memproduksi bahan baku infrastruktur. Yang terpenting memenuhi standar nasional atau SNI,” jelasnya.
Lebih lanjut dirinya menegaskan, Presiden Jokowi tidak bermaksud menghentikan proyek infrastruktur. “Saya kira dia tidak bermaksud menghentikan proyek, tapi cuma imbauan agar menghentikan impor bahan baku dan kembali kepada bahan baku lokal,” tandasnya.
Sementara itu, pengamat kebijakan publik dan keuangan negara Uchok Sky Khadafi menegaskan bahwa pemerintahan Jokowi terbukti tidak mampu memenuhi hasratnya di bidang infrastruktur yang dalam setahun menghabiskan anggaran sebanyak Rp 960 Triliun.
“Akhirnya Pemerintahan Jokowi memuntahkan Proyek Infrastrukturnya sendiri setelah dari tahun 2015 – 2019 akan menghabiskan biaya yang mencapai sebesar Rp 4.800 triliun, atau dalam setahun bisa habis anggaran sebesar Rp 960 triliun,” katanya kepada INDOPOS.
Gara gara Proyek Infrastruktur ini, ujarnya, pemerintah harus mengorbankan terpuruknya nilai rupiah atas Dollar. yang berimbas kepada tidak sehat perekonomian kita, saat dipimpin oleh Jokowi.
