PALU EKSPRES, JAKARTA– Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta jajarannya
untuk mengevaluasi proyek infrastruktur yang banyak memakai bahan baku
impor. Langkah ini demi menghemat devisa dan memperkuat Rupiah.
Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan,
sampai saat ini baru proyek kelistrikan yang berpotensi untuk ditunda.
Namun tidak menutup kemungkinan proyek lain yang tidak mendesak akan
ditunda pembangunannya.
“Bisa juga yang lain, syaratnya dia masih persiapan,” ujar Menko Darmin
saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator bidang Perekonomian,
Jakarta, Jumat (14/9/2018).
Menko Darmin mengatakan, dalam penetapan penundaan pembangunan Proyek
Strategis Nasional (PSN), pemerintah akan mengkaji secara keseluruhan
progresnya. Untuk proyek yang telah financial closing tidak akan
diganggu gugat.
“Jadi ini dipilih, makanya kalau cepat-cepat susah juga, kita satu dua
sudah tau tapi nanti dulu lah, yang penting belum financial closing,
kalau sudah financial closing nanti dia marah yang investasi” jelasnya.
Menko Darmin melanjutkan, penundaan setiap proyek bisa dilakukan selama
6 tahun, tergantung kebutuhan Indonesia terhadap proyek tersebut. “Kalau
perlu sampai 5 sampai 6 tahun ya 5 sampai 6 tahun, artinya tergantung
kebutuhannya. Kalau di listnya ada 10 atau 12 misalnya, ini misalnya,
tahun depan itu 2, tahun depannya 2, tahun depannya 3, boleh jadi 5
sampai 6 tahun,” jelasnya.
Mantan Direktur Jenderal Pajak tersebut menambahkan, hingga saat ini
pemerintah masih terus mematangkan rencana penundaan ini. Pengumuman
penundaan akan diumumkan secara langsung dan tidak bertahap.
“Memang kita masih konsolidasi mengenai itu karena harus dihitung
ditundanya berapa lama. Setiap proyek itu kan enggak bisa rame-rame
ditunda lima tahun. Nanti tahun ketiga kurang gimana? Misal listrik gitu
rame-rame digeser 5 tahun kemudian tahun ketiga kurang dari sekarang,
terus diapain? baru sibuk nyari? repot itu namanya. Jadi satu per satu
dihitung,” tandasnya.
(idr/MD)
