PALU EKSPRES, JAKARTA – Mantan Wakapolri Komjen Syafruddin resmi menjabat menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi (Men PAN-RB). Masuknya nama Syafruddin menggantikan politisi Partai Amanat Nasional (PAN) Asman Abnur yang mundur dari jabatan tersebut karena keputusan partainya, yang tidak mendukung Joko Widodo di Pilpres 2019.
Apa yang menjadi pertimbangan nama mantan ajudan Jusuf Kalla (JK) ini dipilih oleh Presiden Jokowi? Staf Ahli Kantor Staf Kepresidenan Ali Mochtar Ngabalin secara tegas menyatakan bahwa pilihan itu didasari atas kemampuan yang dimiliki oleh Syafrudin.
“Pilihan Pak Jokowi karena Pak Syafrudin adalah pimpinan tertinggi di Polri setelah Kapolri yang cakap dalam memerintah dan mengelola manajemen organisasi yang dari sisi kompetensi leadershipnya terukur,” ucap Ngabalin saat dikonfirmasi INDOPOS, Rabu (15/8).
Tak hanya itu, sosoknya yang tegas dalam memimpin korps Bhayangkara juga diyakini mampu membenahi departemen yang mengatur disiplin aparatur negara. “Wataknya yang tegas dalam menjalankan prinsip-prinsip sistim pemerintahan kepolisian menjadikan Syafrudin layak menggantikan menteri sebelumnya,” jelasnya.
Apakah masuknya Syafrudin ini karena titipan atau kedekatan dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK)? Ngabalin membantah itu.”Kalau bekas ajudan orang lain apakah tidak boleh dipilih oleh presiden? Presiden punya hak prerogatif untuk mencopot dan memilih seseorang untuk yang layak menjadi menteri. Terlebih Pak Jokowi juga bersahabat dengan Pak Sjafrudin,” terangnya.
Lebih lanjut, Ngabalin mengaku bahwa pilihan terhadap Syafrudin sudah dipertimbangkan sejak lama. “Yakni sejak PAN sebagai partainya Asman Abnur terlihat jauh-jauh hari tidak menunjukkan itikad baik mendukung pemerintah dan pencapresan Pak Jokowi,” tegasnya menambahkan.
Senada diutarakan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko. Dia menjelaskan pilihan terhadap Syafrudin sudah dilakukan dengan didasari pertimbangan cermat. Menurut dia, selama ini ada semacam tim talent scouting atau pencari bakat yang memantau kinerja mereka yang layak masuk ke kabinet. “Ada bagaimana Presiden melihat seseorang, kapasitasnya, berikutnya integritasnya, sehingga saya pikir sudah di pikirkan dengan baik,” kata Moeldoko.
