“Katakanlah Permen tersebut tidak dibatalkan, minimal ada peraturan pemerintah lainnya yang berbicara terkait honorer K2. Misalnya Presiden mengeluarkan Perpres atau Keppres yang bersinggungan dengan tuntutan kami,” pungkasnya.
Perwakilan FHK2I juga diterima oleh beberapa Anggota DPRD Sulteng, untuk menyuarakan tuntutannya di gedung DPRD.
(abr/Palu Ekspres)
Entaskan Stunting, Alfamidi Kembali Salurkan Ribuan Telur di Kota Palu
Bonny Hardi Putra Dikukuhkan Sebagai Kepala OJK Sulteng Menggantikan Triyono Rahardjo
Rehab Rekon di Sulteng Berakhir, CSRRP Sukses Membangun 3.880 Unit Huntap
Bappeda Sulteng Sosialisasikan Indikator RPJPD Penurunan Emisi GRK
Terima Audiensi Pimpinan OJK, Gubernur Rusdy: Ciptakan Stabilitas Keuangan di Sulteng
Ormas Diajak Tingkatkan SDM, Gubernur Ingin Sulteng Melompat
