PALU EKSPRES, PALU- Infrastruktur Rumah Sakit (RS) Anutapura Palu menjadi salahsatu yang mengalami rusak parah akibat gempa. Diperkirakan tersisa 40 persen infrastruktur bangunan dan sarana dan prasana yang masih bisa digunakan
Kondisi itu berdampak pada pelayanan sekaligus pendapatan rumah sakit. Yang akhirnya memberi dampak langsung terhadap belanja upah karyawannya dan kepentingan lain.
Direktur Utama (Dirut) RS Anutapura Palu, Ruslan Ramli menyebutkan, kondisi demikian menyebabkan pendapatan RS Anutapura menurun drastis untuk tidak dikatakan kolaps.
Sebelum bencana, omset RS Anutapura Palu ungkap Ruslan, dalam sebulan rata-rata Rp10miliar lebih. Namun yang terjadi setelah bencana, pendapatan RS, khususnya bulan Oktober 2018 hanya mencapai Rp123juta lebih.
Sementara jumlah karyawannya kurang lebih 1300 orang. Terdiri dari 500 karyawan pegawai negeri sipil (PNS) dan 800 lebih karyawan non PNS. Yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja (kontrak).
Menurutnya, kontrak itu secara periodik akan diperpanjang dalam masa satu tahun sesuai kebutuhan rumah sakit.
“Kita setiap tahun melakukan MoU perjanjian kerja dengan masa kontrak satu tahun,”jelas Ruslan, Selasa 6 November 2018.
Maka dengan kondisi demikian, menurut dia, kemungkinan besar ratusan kontrak karyawan non PNS dipertimbangkan untuk tidak diperpanjang. Karena secara kebetulan seluruh perjanjian kontrak memang berakhir pada November 2018 ini.
“Bisa apa kita dengan pemasukan Rp123juta itu. Listrik saja dalam sebulan harus kami bayar sebesar Rp90juta lebih,”katanya.
Sebab dia menjelaskan, 60 persen pendapatan akan digunakan untuk jasa operasional rumah sakit dan 40 persen jasa pelayanan.
“Kalau omset kita normal, seperti posisi sebelum bencana, dengan penghasilan itu masih sanggup kita membiayai semuanya. Tapi saat ini betul betul tidak mampu,” jelasnya.
Dia menjelaskan, RS Anutapura adalah badan layanan umum daerah. Berwenang untuk mengatur keuangan sendiri. Dan pelaporan ke wali kota. Garis besarnya jelas dia BLUD hanya mengatur pemanfaatan dana yang dikelola. Persentase pemanfaatan anggaran sudah diatur sesuai ketentuan.
“Sebelum gempa omset kita kurang lebih Rp10miliar per bulan. Honorer dibayar dari penghasilan RS. Ini menjadi kendala RS sekarang,”ujarnya.
Mengenai perpanjangan kontrak, Ruslan menuturkan, sejauh ini belum diputuskan dan masih sebatas wacana. Hal inipun menurutnya sudah konsultasikan dengan Pemkot.
“Kebetulan masa ikatan kerja 800 karyawan non PNS berakhir bukan November 2018. Mungkin tetap ada perpanjangan tapi tidak seluruhnya diangkat. Sesuai kemampuan yang ada. Terpaksa yang lain dirumahkan dan terpaksa harus ditempuh,”jelasnya lagi.
Namun begitu sambung Ruslan, jika kemudian kondisi keuangan RS Anutapura sudah stabil kembali, pihaknya tetap akan memprioritaskan untuk merekrut kembali karyawan yang kebetulan kontraknya tidak diperpanjang tahun ini.
“Kalau misalnya sudah normal, kemungkinan akan merekrut kembali karyawan itu. Karena mereka mayoritas telah memiliki kompetensi,”sebutnya.
Sejauh ini pula, Ruslan mengaku pelayanan di RS Anutapura sudah mulai berjalan. Namun bersifat manual. Hanya bisa melayani 200 tempat tidur dari sebelumnya 550 tempat tidur.
Pihaknya pun sudah mendapat kepastian mengenai rehabilitasi bangunan secara penuh oleh pemerintah pusat.
“Insaallah tidak sampai setahun. Kalau sudah normal sepenuhnya kita pasti akan mengangkat karyawan. Karena kasihan anak anak kami. kami juga sebenarnya tidak ingin itu terjadi. Tapi apa boleh buat, terpaksa harus kita jalani,”pungkasnya.
(mdi/Palu ekspres).
