PALU EKSPRES, SEMARANG- Terlampau panjangnya mata rantai distribusi ditengarai menjadi salah satu faktor mahalnya harga beras kualitas medium di
level konsumen. Perum Bulog bersama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
memotongnya secara masif dengan mendistribusikannya langsung ke
tingkat desa.
Sinergi ini direalisasikan melalui penandatanganan Kesepakatan
Bersama dalam rangka Pendistribusian Cadangan Beras Pemerintah (CBP),
melalui Pelaksanaan Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga (KPSH)
Beras Medium. Kesepakatan tersebut ditandatangani Direktur Utama
Perum Bulog Budi Waseso dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, pada
Kamis (22/11/2018), di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Komplek
Gubernuran Jateng, Kota Semarang.
Budi Waseso menerangkan ada delapan mata rantai pada tiap proses
distribusi selama ini. Sehingga harus dipangkas agar harganya tak
terus merangkak naik yang bahkan saat ini telah mencapai Rp 11 ribu
per kilogramnya.
“Dengan MoU hari ini, kita bisa langsung mendistribusikannya kepada
kepala desa. Langsung kita turun ke lapangan, melalui koperasi-
koperasi desa, kios, toko, dan yang juga di RT/RW, sehingga
penyebaran beras medium itu ada. Langsung kepada masyarakat-
masyarakat yang membutuhkan,” ujarnya.
Dengan begitu, menurut Buwas, panggilan karibnya, harga beras bisa
relatif murah. Karena tak bisa dipermainkan oleh oknum tengkulak atau
pedagang. Lantaran harga beras seharusnya paling mahal hanya Rp 9.400
per kilogramnya.
“Nanti kita drop, harapan kita harganya Rp 8.500 sampai maksimal Rp 9
ribu. Dari desa ya itu, kalau dari kita Rp 8.250. Ketersediaan kita
banyak. Kita punya cadangan medium yang bisa kita pakai 1,2 juta ton
seluruh Indonesia. Harapan saya, bisa diserah untuk Jateng sehari 3
sampai 5 ribu ton,” sambungnya.
Karena proses yang singkat ini pula, beras tidak dapat ditukar
nantinya oleh oknum. Sehingga, masyarakat tetap bisa mendapatkan
beras dengan kualitas terbaik. Karena memang menurut Buwas,
karakteristik beras medium tak jauh beda dengan yang premium.
“Setelah kepala desa melaporkan tempat mereka jualan, sub divre atau
divre akan ke sana. Ada pengawasan dari satgas pangan termasuk
Ditreskrimsus Polda. Kita nggak membatasi, kalau desa butuhnya ada
lima (tempat) ya kita penuhi, sebanyak mungkin,” imbuhnya.
Program ini sebagaimana Buwas jelaskan adalah yang perdana di
Indonesia. Mengenai dipilihnya Jateng, ia menyebut selama ini
provinsi tersebut telah menjadi daerah percontohan terkait
keberhasilannya dalam pengendalian pangan nasional. Terbukti, untuk
kali ketiga Pemprov Jateng mendapatkan penghargaan TPID terbaik
secara berturut-turut dari tahun 2015 sampai dengan 2017.
“Ini pilot project Jateng, nanti kita evaluasi. Saya yakin ini
berhasil, kalau ini berhasil bisa menular ke seluruh provinsi,” cetus
eks Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) ini.
Sementara itu, Ganjar Pranowo menyebut program ini konsepnya mirip
operasi pasar yang bertujuan menstabilkan harga. Namun menurutnya,
operasi pasar seringkali tidak efektif karena beras langsung dibeli
tengkulak sehingga masyarakat sasaran tidak menikmati.
“Maka ide dari Bulog adalah kami mau distribusikan langsung ke desa.
Bagaimana Pemda siap nggak, saya diajak kerjasama, saya terima
tantangannya. Kemudian kita ajak teman-teman Kades, mereka
menyebarkan ke masyarkat melalui terserah Bumdes atau apa, sehingga
bisa mendeteksi langsung masyarakat yang membutuhkan,” katanya.
Distribusi beras merupakan tahap awal kerjasama. Jika sukses, bakal
dilanjutkan dengan bahan pokok lain macam gula atau minyak. Tidak ada
prioritas daerah di sini, semua disasar, kata Ganjar.
“Nah, kalau satu minggu pertama setelah kita bergerak kita bisa
mengecek, harapannya bisa kita perbaiki terus menerus. Dan ini kan
cuacanya lagi seperti ini, beras lagi coba merangkak naik juga.
Segera kita lakukan operasi pasar dengan gaya baru ini,” tandasnya.
(gul/JPC)
