PALU EKSPRES, PALU- Gempa, tsunami dan likuifaksi di Palu, Sigi dan Donggala (Pasigala) menyebabkan kerugian materil dengan angka fantastis. Dalam catatan Tim Koordinasi dan Asistensi Pemulihan dan Pembangunan Wilayah Pasca Bencana (TKAPPWPB) Sulteng & NTB, kerugian yang diakibatkan bencana menembus Rp18.84triliun.
Data itu diutarakan Sekertaris TKAPPWB, Dr. Suprayoga dalam persentasenya di kantor Dinas Perumahan Pemukiman dan Pertanahan Sulteng, Kamis 22 November 2018.
Suprayoga hadir menjadi pemateri dalam forum public hearing rancangan rencana induk pemulihan dan pembangunan kembali wilayah berdampak pasca nencana Sulteng.
Menurut dia, kerugian itu akibat dari kerusakan diberbagai sektor, mulai dari sektor pemukiman, infrastukur, sosial, ekonomi dan lintas sektor lainnya.
Tim koordinasi dan asistensi ini kata dia, melibatkan beberapa Kementerian. Di antaranya BNPB, ATR/BPN, ESDM, PUPR, Badan Informasi Geospasial, dan Kementerian PPN/Bappenas.
Kegiatan juga dihadiri Kepala Bappeda Sulteng, Kepala PU Bina Marga Sulteng serta Jajaran Pejabat Pemrov lainnya. Para Bupati daerah terdampak bencana Pasigala, LSM atau pun NGO dan pihak terkait lainnya.
Membuka kegiatan itu, Gubernur Sulteng , Longki Djanggola mengatakan pihaknya saat ini sedang melakukan proses revisi RT/RW Provinsi.
Namun disisi lain kata Longki, perlu adanya percepatan dalam rangka pemulihan wilayah pasca bencana. Oleh karena itu menurutnya di perlukan langkah-langkah strategis demi mewujudkan hal tersebut.
Salah satunya melalui percepatan penyusunan tata ruang kawasan strategis provinsi RTKSP. Dengan mengacu pada survei dan pengkajian lapangan yang telah dilakukan tim terkait kawasan rawan bencana Palu yang telah dilakukan oleh Tim Bapenas, Goelogi , ESDM dan BMKG. jelas Gubernur Longki
Pemerintah Pusat pun jelas Longki, saat ini sedang dalam proses penyusunan rancanagan rencana induk pemulihan dan pembangunan wilayah pasca bencana Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2018
“Nantinya ini akan ditindak lanjuti bersama dalam bentuk penyusunan rencana aksi daerah,”jelas Longki.
Untuk itu melalui Publik Hearing ini Gubernur berharap seluruh peserta forum secara bersama-sama bisa memberikan masukan demi percepatan dan kesempurnaan rancangan rencana induk tersebut.
(humas).
