PALU EKSPRES, PALU– Pengusaha lokal mulai mengendus ada indikasi jual beli proyek hunian sementara (huntara) di Kota Palu dan Kabupaten Sigi. Jual beli proyek huntara dilakukan oleh oknum pengusaha lokal kepada rekannya karena faktor kedekatan atau koneksi tertentu.
Indikasi jual beli ini diungkapkan oleh Abubakar Hafid, Koordinator Lembaga Gerakan Masyarakat Pemerhati dan Pelanjut Amanah Kota Palu.
Menurut Abu, ada beberapa indikasi yang mengarah ke dugaan jual beli proyek huntara. Salah satunya adalah, keterlibatan pengusaha lokal yang mensubkontrak proyek proyek huntara tidak mengantongi dokumen kontrak. Pengusaha lokal yang terlibat subkontrak proyek juga tidak mengetahui harga satuan dan jumlah unit yang dikerjakan.
”Dari model kerja seperti ini sudah kuat indikasi ada transaksi jual beli. Bagaimana bisa pengusaha bekerja tanpa dokumen kontrak. Tanpa nilai proyek dan lain lain,” tanya Abu. Dari data yang dikumpulkannya, pengusaha lokal itu hanya mengantongi surat perintah mulai kerja atau yang disebut SPMK. ”Ini menyalahi aturan main,” katanya.
Indikasi berikutnya adalah, para subkontraktor diminta mengajukan penawaran kepada kontraktor utama dalam hal ini BUMN. Padahal dalam proyek ini tidk ada pekerjaan minor. Atau pekerjaan spesifik yang hanya bisa dilaksanakan kontraktor utama.
Karena itu, ia meminta agar pengelolaan proyek huntara harus transparan. Jangan ada oknum yang memanfaatkan asosiasi pengusaha untuk mendapatkan proyek secara tidak fair.
Momentum ini ungkap dia, hendaknya menjadi momen bagi asosiasi pengusaha, untuk memberdayakan anggotanya. Pascabencana kata dia, banyak pengusaha lokal yang usahanya kolaps karena tertimpa bencana.
”Mestinya ketika ada pekerjaan dalam jumlah besar seperti saat ini, pengusaha lokal harus diberdayakan. Di belakang mereka tak hanya keluarga. Tapi juga ada karyawan kantor dan buruh yang harus dihidupi,” ungkap mantan pengurus HIPMI Sulteng ini.
Jika pengusaha kecil bergairah, karyawannya menerima gaji maka transaksi di masyarakat akan dinamis. Karena itu ia meminta, agar dominasi BUMN dikurangi. Toh kata dia, pekerjaan huntara bukan pekerjaan yang padat teknologi sehingga harus membutuhkan perusahaan milik negara untuk terlibat di dalamnya.
