PALU EKSPRES, JAKARTA– Teka-teki sistem baru pensiun pegawai negeri sipil (PNS) akhirnya terjawab. Presiden Joko Widodo menyetujui perubahan skema dari model pay as you go yang berlaku sekarang menjadi skema fully funded. Rencananya skema baru itu mulai diterapkan untuk PNS rekrutan 2020.
Seperti diketahui, dalam skema pay as you go, pemerintahlah yang membayar biaya pensiun setiap PNS yang purnatugas. Uang dari APBN itu diserahkan pemerintah ke PT Taspen sebagai pengelola. Kemudian, pensiunan PNS menerima “gaji pensiun” setiap bulan sampai meninggal.
Sementara itu, pada sistem fully funded, pemerintah dan PNS patungan membayar iuran dana pensiun setiap bulan. Ketika PNS tersebut pensiun, pemerintah tidak lagi mengucurkan dana yang besar. Skema baru tersebut tidak terlalu menguras APBN seperti model pay as you go.
Deputi Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Kementerian PAN-RB Setiawan Wangsaatmaja mengatakan, skema PNS itu sudah dibahas di tingkat rapat terbatas (ratas). “Bapak Presiden setujui di ratas,” katanya di kantor Kementerian PAN-RB kemarin (30/11/2018).
Saat ini Kementerian PAN-RB sedang menggodok peraturan pemerintah (PP) tentang skema baru pensiun PNS tersebut. Juga, menjalankan simulasi-simulasi. Upaya itu perlu dilakukan sebelum penetapan. Khususnya terkait besaran persentase iuran yang ditanggung PNS dan pemerintah selaku pemberi kerja. Termasuk persentase iuran itu mengacu pada gaji pokok atau total penghasilan (take home pay) juga belum diputuskan.
Setiawan mengatakan, pembahasan PP tentang skema pensiun itu paralel dengan pembahasan PP soal gaji dan penghasilan PNS.
Lantas, kapan skema baru tersebut diterapkan? “Rencana cut off berlaku 2020,” jelasnya. Maksudnya, skema baru pensiun itu mulai berlaku untuk PNS yang direkrut pada 2020. Sebaliknya, bagi PNS yang sudah bekerja, tetap berlaku sistem pensiun yang lama. Karena cut off berlaku 2020, diharapkan PP tentang tunjangan pensiun ditargetkan terbit 2019.
Dengan adanya skema baru pensiun PNS itu, pemerintah berharap uang pensiun yang diterima PNS semakin besar. Tidak jomplang seperti sekarang. Saat ini PNS yang menjabat eselon I atau II bisa mendapat tunjangan kinerja sampai puluhan juta per bulan. Namun, ketika pensiun, penghasilannya anjlok. Sebab, mereka hanya memperoleh 75 persen dari gaji pokok. Misalnya, gaji pokoknya terakhir Rp 5 juta, berarti mereka hanya mendapat gaji pensiun Rp 3.750.000 per bulan. Padahal, kebutuhan hidup ke depan semakin mahal.
Sempat muncul kabar, dalam skema fully funded tersebut PNS saat pensiun bakal mendapat uang pensiunan secara utuh atau penuh (full). Setiawan mengatakan, skema tersebut hampir sulit diterapkan. Artinya, dalam era skema pensiun fully funded nanti, PNS tetap menerima gaji pensiun setiap bulan.
Setiawan menyatakan, PNS itu tidak dilatih untuk fokus investasi atau mengelola uang. Dia khawatir, jika menerima uang pensiun gelondongan, kemudian didekati lembaga investasi dan salah berinvestasi, mereka malah bangkrut. “Jadi, paling aman tetap diberikan setiap bulan,” jelasnya.
Terkait dengan personel TNI dan Polri, menurut Setiawan, idealnya juga berlaku sistem pensiun yang sama. Yakni, fully funded. Meski, keberadaan aparatur TNI dan Polri diatur dalam UU sendiri. Bukan seperti PNS yang menginduk pada UU tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).
Sementara itu, Ketua Pusat Studi Reformasi Birokrasi FISIP Unpad Yogi Suprayogi Subandi mengatakan, skema pensiun fully funded jelas paling menguntungkan bagi PNS ketimbang pay as you go saat ini. Sebab, dana pensiun yang diterima nanti bakal lebih besar.
Namun, persoalannya saat ini adalah gaji PNS masih kecil. Yang besar adalah tunjangannya. Jadi, belum diputuskan apakah potongan iuran itu merujuk pada gaji pokok atau seluruh penghasilan. “Makanya, PP tentang tunjangan pensiun bakal keluar bersamaan dengan PP gaji dan tunjangan. Karena saling terkait,” tutur dia.
Menurut dia, persoalan lain yang perlu dibenahi untuk mendukung skema baru dana pensiun itu adalah tunjangan kinerja. Yogi mengungkapkan, saat ini sistem pemberian tunjangan kinerja belum tertib. Pada prinsipnya, meski presiden menyetujui skema fully funded, Kementerian PAN-RB harus berhati-hati. Mereka harus berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan terkait kemampuan finansial negara.
Yogi sempat mendengar kabar bahwa iuran pensiun skema fully funded akan memakan separo dari total gaji pokok. Kondisi itu terjadi karena ingin mengejar dana pensiun yang besar. Padahal, gaji pokok yang diterima PNS masih kecil. “Bisa dibayangkan jika dipotong separo. Untuk makan terus apa,” tuturnya.
Untuk itu, perlu dipastikan dengan matang, iuran pensiun nanti mengacu pada gaji pokok atau total penghasilan. Kabar yang beredar, total penghasilan PNS nanti hanya ada tiga poin. Yakni, gaji pokok, tunjangan kinerja, dan tunjangan kemahalan.
(wan/c10/agm)
