BAHAS DAK – Pejabat mewakili Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu RI, Subandi M Amin, Sekprov Sulteng Derry B Djanggola, Anggota Komite 4 DPD-RI, Iskndar Muda Baharudin Lopa serta pejabat perwakilan Bappenas RI, Irvan dalam Rakor singkronisasi dan harmonisasi renana kegiatan DAK fisik tahun anggaran 2017, Rabu 7 September 2016 di Ruang Pogombo komplek Kantor Gubernur Sulteng. (HAMDI ANWAR)
PALU,PE – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mengusulkan pembiayaan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik sebesar Rp1,2Triliun lebih untuk tahun anggaran 2017. Anggaran tersebut rencananya akan digunakan untuk melanjutkan program prioritas nasional yang berada di wilayah Sulteng.
Hal itu dikemukakan Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulteng Derry B Djanggola mewakili Gubernur Sulteng dalam rapat koordinasi singkronisasi dan harmonisasi rencana kegiatan DAK fisik tahun anggaran 2017 yang digelar bersama Kementerian Keuangan RI dan Bappenas RI, Rabu 7 September 2016 di Ruang Pogombo kompleks Kantor Gubernur Sulteng.
Derry dalam sambutannya mengatakan, kebijakan pembiayaan tersebut nantinya diarahkan pada program inplementasi nawacita. Seperti peningkatan kualitas hidup manusia, peningkatan produktivitas rakyat dan daya saing internasional serta kemandirian ekonomi dan percepatan pembangunan infrastruktur publik daerah.
Sasaran pembiyaan program tersebut sedapat mungkin dapat sejalan dengan rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJMD) tahun 2015-205 yang telah memasuki tahap ketiga pada rentang waktu 2016-2021. Strategi pembangunan dari pembiayaan menurutnya akan difokuskan pada pemantapan jaringan infrastruktur, peningkatan sumber daya manusia serta perbaikan daya saing daerah.
Menurutnya, Pemprov Sulteng secara rutin mendapat bantuan DAK melalui dana transfer dari pemerintah pusat dan terus mengalami peningkatan setiap tahun. Dana itu jelasnya telah memanfaatkan Pemprov Sulteng untuk membiayai program pemerintah pusat di Sulteng sesuai dengan prioritas daerah.
“Alhamdulillah pembiayaan program prioritas nasional dan daerah yang bersumber dari pembiayaan DAK, semenjak tahun 2011 hingga 2015 dapat terealisasi 100persen,”kata Derry dalam sambutannya.
Saat ini kata Sekprov, Pemprov Sulteng sedang menyusun rancangan awal RPJMD tahun 2016-2021. Agenda utama yang perlu mendapat prioritas dalam RPJMD tersebut ditetapkan pada lima hal. Yaitu menjaga dan memepertahankan momentum kebangkitan ekonomi daerah melalui peningkatan investasi, perbaikan ketimpangan pendapatan antara individu maupun antar wilayah serta penururnan tingkat kemiskinan.
“Dalam mengusulkan kegiatan pembiayaan, dana DAK harus mensinergikan antara program prioritas nasional untuk mendukung implementasi nawacita,”jelasnya.
Sementara itu, Anggota Komite IV DPD-RI, Iskandar Muda Baharudin Lopa menyatakan, pihaknya sering kali menemukan berbagai masalah implementasi DAK di lapangan. Diantaranya adalah ketidak sesuaian antara kebutuhan daerah dengan apa yang ditetapkan pemerintah pusat.
“Seperti pada jenis lokasi dan besaran pembiyaan DAK. Inikan halnya dengan mekanisme pengusulan DAK yang menggunakan pendekatan boton up atau yang berbasis proposal dari pemerintah daerah. Ini seringkali tidak terkomodir oleh pemerintah pusat atau direspon dengan program lain,”jelasnya.
Dari dua pendekatan penentuan DAK yang masih sering menyisakan masalah tersebut. Maka harus dijembatani untuk memaksimalkan hasil akhir dari pembiyaan daerah DAK tersebut.
“Kami berpandangan bahwa apa yang dilakukan Kementerian Keuangan RI dalam bentuk rakor ini merupakan pilihan pendekatan usulan DAK yang dapat meminamalisir masalah yang ditemukan selama ini,”katanya.
Melalui Rakor, sedapat mungkin mendekatkan antara apa yang menjadi kebutuhan pembangunan daerah dengan kebijakan pembiayaan oleh Kementerian Keuangan.
Dia menggarisbawahi, Komite IV DPD-RI berupaya mengarahkan pembiayaan DAK untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, mengurangi kesenjangan publik antar daerah, mendorong percepatan pembangunan daerah sekaligus menggerakkan perekonomian daerah secara berkelanjutan untuk meningkatkan keterampilan dan keahlian tenaga kerja serta meningkatkan produksi dan produktifitas daerah. (mdi)
