PALU EKSPRES, PALU- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-PERA) telah menyusun rencana penataan infrastruktur di sepanjang Pantai Talise Kota Palu. Salahsatunya adalah rencana pembangunan tanggul penahan gelombang tsunami setinggi tiga meter.
Rencana itu mengemuka dalam pertemuan Gubernur Sulteng H Longki Djanggola bersama Kepala Satuan Tugas (Satgas) Bidang Infrastruktur PUPR, Ari Sutiadi, Rabu 2 Januari 2019 di Kantor Gubenur Sulteng.
Kedatangan Kasatgas PUPR sendiri terjadwal atas undangan Gubenur Sulteng untuk memaparkan progres pemulihan bencana.
Dihadapan Gubernur, secara garis besar Ari menerangkan desain rencana pembangunan tanggul penahan tsunami di sepanjang Pantai Talise Palu
Tanggul itu menurutnya akan dibangun dari tumpukan material bebatuan. Ketinggiannya menurut dia disamakan dengan permukaan air tertinggi saat terjadi pasang, atau setinggi kurang lebih tiga meter.
“Selain itu tanggul juga akan dilapisi bahan biosintetik yang kedap air,”paparnya.
Pembangunan tanggul menurutnya tidak terhenti hanya sebatas tahap awal. Karena Satgas akan menyempurnakan dengan tanggul lanjutan penahan tsunami di pesisir pantai yang terdampak tsunami
“Ada tanggul lanjutan apabila desainnya telah disetujui,”jelas Ari sambil menunjukkan peta pembangunan tanggul di hadapan gubernur.
Selanjutnya Ari menyampaikan penjelasan mengenai progress pembangunan huntara (hunian sementara) untuk menjawab pertanyaan Gubernur.
Menurutnya, pembangunan Huntara tahap awal total sejumlah 636 unit untuk Kota Palu. Namun yang berhasil diselesaikan sejauh ini baru sebanyak 110 unit.
“Diantaranya sudah ada yang ditempati.Misalnya di Silae sebanyak 10 unit atau setara dengan 120 bilik,”jelasnya.
Sedangkan untuk beberapa unit Huntara lainnya terang Ari, juga sudah selesai. Hanya saja belum memiliki listrik. Contohnya Huntara di Gawalise. Dia menjelaskan, terdapat sejumlah masalah terkait pembangunan Huntara. Salahsatunya masalah lingkungan sekitar huntara yang berdebu dan bisa mengganggu sanitasi.
Ari berharap, Huntara yang telah selesai sebaiknya segera ditempati agar pihaknya mengetahui kekurangan Huntara tersebut.
“Diisi dulu supaya kita tahu kekurangannya. Kita menginginkan agar huntara yang sudah siap segera diisi warga baru dievaluasi kemudian,”harapnya.
Karenanya dalam kesempatan itu,, Ari mengajak Gubernur untuk meninjau Huntara Gawalise yang menurut Ia layak dijadikan standar minimum pembangunan huntara oleh pihak-pihak lain yang berinisiatif membantu.
Gubernur Longki dalam pertemuan itu menginformasikan perkembangan rencana pembangunan hunian tetap (Huntap). Longki mengaku sudah menandatangani SK penetapan lokasi Huntap sesuai usulan Pemkot Palu, Pemkab Sigi dan Donggala. Usulan itu menurutnya telah disetujui Bappenas.
Menyangkut dengan status lahan dan luasannya, Longki meyakinkan bahwa sudah mendapat lampu hijau dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR). Atau dengan kata lain tidak ada masalah dan segera dibangun mulai Maret 2019 mendatang.
Gubernur juga tegas menyatakan bahwa model huntap nanti mesti dirancang sesuai standar minimum bangunan tahan gempa.
Selain rumah hunian, gubernur juga meminta supaya bangunan sekolah, rumah sakit dan puskesmas mendapat prioritas untuk diperkuat supaya tidak mudah rubuh.
Atas hal itu, Kasatgas Ari melaporkan bahwa RS Undata dan RS Anutapura akan dijadikan pilot project bangunan tahan gempa yang diadopsi dari Jepang bahkan 2 rumah sakit lain yaitu RS Madani dan RS Torabelo di Sigi juga sudah memohon yang serupa.
(Humas/palu ekspres).
