PALU EKSPRES, JAKARTA – Banyak narapidana alias napi dan penghuni rutan yang tidak masuk daftar pemilih tetap (DPT) pemilu tahun ini. Untuk itu, KPU bakal memasukkan mereka ke dalam daftar pemilih tambahan atau DPTb.
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM (Ditjenpas Kemenkumham) bersama KPU juga terus berupaya agar mereka tetap bisa menyalurkan hak pilihnya pada pemilu 17 April mendatang.
Berdasar data milik Ditjenpas Kemenkumham, sampai bulan ini terdata jumlah napi dan tahanan di seluruh Indonesia mencapai 253.613 orang. Dari angka tersebut hanya 85.523 orang yang sudah masuk DPT.
Sedangkan yang sudah masuk DPS sebanyak 131.562 orang. Diakui Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjenpas) Kemenkumham Sri Puguh Budi Utami jumlah napi dan tahanan yang masuk DPT minim.
Karena itu, perempuan yang akrab dipanggil Utami tersebut bekerja sama secara intens dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) maupun KPU.
”Untuk semakin memperkecil gap itu. Targetnya sebanyak mungkin penghuni lapas dan rutan yang dapat menyalurkan hak pilihnya di Pemilu 2019 nanti,” terang dia Senin (13/1/2019). Bersama Kemendagri, pihaknya menjemput bola ke lapas dan rutan. Tujuannya mempercepat rekam data e-KTP.
Utami menyampaikan bahwa percepatan rekam data e-KTP khusus napi dan tahanan sangat perlu. ”Itu menjadi bagian penting keseriuan menyukseskan Pemilu 2019 di lapas dan rutan,” bebernya.
Langkah tersebut bakal terus dilaksanakan sampau awal Maret nanti. Tujuannya memastikan setiap napi dan tahanan yang sudah punya hak suara bisa menentukan pilihan mereka dalam pemilu.
Untuk memfasilitasi para napi dan tahanan, Ditjenpas Kemenkumham juga sudah berkoordinasi dengan KPU. ”Untuk memastikan ketersediaan TPS (khusus) di lapas dan rutan,” terang Utami.
Dia pun menjamin pelaksaanaan pemilu di dalam lapas dan tahanan akan berlangsung tertib, aman, dan damai. Sebab, persiapan sudah dilaksanakan sejak jauh hari. Mereka tinggal membagi lapas dan rutan mana saja yang jumlah pemilihnya tidak banyak.
Komisioner KPU Viryan Aziz membenarkan bahwa hanya sedikit warga binaan yang masuk DPT. Menurut dia, nantinya mereka akan dimasukkan ke dalam DPTb. Sebab, mereka akan menyalurkan hak suaranya di TPS lapas, rutan atau di sekitarnya, bukan di TPS yang dekat dengan tempat tinggal mereka.
Berapa warga binaan yang akan masuk DPTb? Pejabat asal Pontianak tersebut menyampaikan bahwa dirinyaa belum tahu pasti berapa jumlah penghuni rutan dan lapas yang masuk DPTb. Saat ini, komisinya masih melakukan pendataan. “Pendataan masih berjalan,” terang dia saat dikonfirmasi Jawa Pos.
Viryan mengatakan, pihaknya akan terus berupaya agar para warga binaan tetap bisa menunaikan hak pilih mereka. Bisa memilih calon pemimpin yang mereka kehendaki. Jangan sampai ada dari mereka yang tidak bisa mencoblos karena persoalan administrasi.
Selain persoalan daftar pemilih, e-KTP juga menjadi masalah warga binaan. Padahal, data e-KTP menjadi dasar dalam menyusun daftar pemilih. Sampai sekarang Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) belum mengetahui berapa warga binaan yang sudah merekam dan mempunyai e-KTP atau mereka yang belum mempunyai e-KTP.
“Kami belum punya datanya,” kata Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh.
Zudan mengatakan, pihaknya akan melakukan jemput bola ke seluruh rutan dan lapas di Indonesia. Menurutnya, pada 17 sampai 19 Januari, tim Ditjen Dukcapil Kemendagri akan turun langsung melakukan pendataan.
Dia berjanji akan bekerja keras mendata mereka yang sudah mempunyai hak pilih. “Kami bantu agar warga binaan bisa mencoblos. Kami akan all out,” terangnya.
Tidak hanya pada Januari, pada awal Maret timnya juga akan terjun melakukan pendataan kembali. Jadi, targetnya minimal pihaknya turun dua kali. Namun, lanjutnya, jika banyak warga binaan baru, pada April mendatang kemendagri akan kembali jemput bola. Intinya, dukcapil akan bekerja maksimal.
Zudan menambahkan, pada tiga bulan mendatang, program ditjen dukcapil cukup padat. Selain jemput bola di lapas dan rutan, pihaknya juga turun ke lima provinsi. Tidak hanya itu, lembaganya juga akan mendatangi kampus-kampus, dan juga ke pabrik-pabrik. Jadi, pendataan dan perekaman e-KTP akan sangat gencar dilakukan.
(lum/syn/jpnn)
