Sebab kata Ridwan, pola kerja Perbankan adalah menggalang dana dari masyarakat. Untuk selanjutnya disalurkan ke masyarakat dalam bentuk kredit. Jika Perbankan melakukan penghapusan, maka Perbankan juga tidak memiliki dana untuk disalurkan kepada masyarakat.
Kepala Bank Indonesia Perwakilan Sulteng, Miyono dalam kesempatan itu menjelaskan. Sejauh ini belum ada satupun keputusan yang dapat diambil Perbankan dari tingkat nasional. BI pun kata dia belum pernah membahas lebih jauh.
“BI sifatnya menunggu saja. Karena kewenangan itu ada ditingkat nasional,”jelasnya.
Koordinator forum debitur, Andono Wibisono sebelumnya juga menjelaskan bahwa subtansi perjuangan pemutihan utang itu bukan menyasar kepada Perbankan melainkan negara dalam bentuk dana talangan.
“Ini memang sering menjadi distorsi dikalangan masyarakat. Jadi kami memintanya kepada pemerintah bukan ke Perbankan,”katanya.
Permintaan inipun bukan tanpa alasan dan referensi. Misalnya sebut Andono rekomendasi Bappenas. Bahwa salahsatu yang perlu dilakukan dalam rangka pemulihan ekonomi daerah terdampak bencana adalah pemutihan utang atau penghapusan kredit.
Menurut dia, sejauh ini telah terdapat 40 ribu lebih debitur yang mendaftar untuk perjuangan itu dari wilayah Pasigala. Sementara untuk Kota palu sebanyak 18.700 debitur baik perorangan maupun lembaga.
Andono dalam forum itu meminta DPRD Palu untuk menyerukan moratorium pengalihan hutang kepada pihak Perbankan. Karena saat ini perjuangan pemutihan ini telah bergulir ke tingkat nasional. Sementara beberapa Perbankan sudah mulai aktif menagih.
“Dimoratorium sambil menunggu bagaimana nantinya keputusan dari pemerintah pusat. Ini harapan kami ke DPRD,”ujarnya.
Forum saat ini juga tengah menunggu jadwal pertemuan dengan Wakil Presiden RI M Jusuf Kalla terkait hal ini. Namun forum diminta melampirkan surat dari kepala daerah terkait permohonan itu.
“Kami menunggu undangan Wapres.Kamipun minta agar seluruh kepala daerah menyurat ke Wapres. Ini harapan kepada DPRD Palu untuk menekan kepala daerah atas surat itu,”jelasnya.
Pihaknya sambung Andono mengancam, jika moratorium tidak bisa terlaksana, maka forum akan menggelar unjuk rasa besar dengan melibatkan seluruh debitur dalam forum.
