PALU EKSPRES, JAKARTA – Perusahaan startup Gojek, yang sering mengklaim sebagai ‘Karya Anak Bangsa’ semakin dikuasai asing. Terbaru, Gojek merampungkan fase pertama putaran pendanaan seri F yang dipimpin oleh Google, JD.com, dan Tencent, serta beberapa investor lainnya termasuk Mitsubishi Corporation dan Provident Capital.
Berdasarkan rumor yang beredar, suntikan modal dari Google-Tencent Cs ini mencapai USD 1 miliar atau setara Rp 14 triliun (asumsi Rp 14 ribu).
Sejumlah kalangan menilai, jika semakin dikuasai asing, maka data warga negara Indonesia rawan disalahgunakan. Untuk itu, Anggota Komisi XI DPR RI Ecky Awal Mucharam meminta pemerintah untuk mengambil kebijakan terkait penguasaan asing atas perusahaan-perusahaan rintisan (startup) lokal.
“Kita jangan sekadar bangga atas keberadaan startup-startup unicorn tersebut, karena faktanya mereka sudah dikuasai asing. Lagi-lagi kita hanya menjadi pasar semata. Pemerintah harus segera mengambil langkah strategis dan taktis mengatasi hal ini,” ujar Ecky di Jakarta, Jumat (1/2/2019).
Dia menegaskan, ada tiga masalah jika startup dikuasai asing penuh. Pertama, disrupsi ekonomi yang menimbulkan winner dan loser. Dengan keunggulan teknologi para startup unicorn ini akan menjadi pemenang dalam kompetisi, sementara pemain tradisional tersisih.
Menurutnya, sama saja membiarkan asing merebut lebih banyak kue ekonomi. Apalagi pemberlakuan pajak antara bisnis startup dan tradisional berbeda. Pajak untuk perusahaan-perusahaan tersebut sangat longgar.
“Selain tidak fair juga terjadi kebocoran penerimaan negara. Perlu ada level playing field atau aturan main yang sama,” tegasnya.
Persoalan lain, dominasi barang-barang impor di startup e-commerce unicorn yang bisa membanting harga. Akibatnya produk lokal tersisih. Diperkirakan 90 persen barang-barang yang diperjualbelikan unicorn e-commerce adalah impor.
Jika seperti itu, maka sama saja memperburuk defisit transaksi berjalan dan tidak ada manfaat nilai tambahnya bagi ekonomi keseluruhan khususnya sektor manufaktur di Indonesia.
Ketiga, kekhawatiran dari sisi penggunaan dan perlindungan keamanan data ini belum jelas regulasinya. Rawan disalahgunakan yang nantinya merugikan kepentingan nasional.
Karena itu, dia minta pemerintah harus segera merancang regulasi yang komprehensif dan dapat menjawab tiga isu tersebut. Entah misalkan pembatasan kepemilikan asing, insentif, dan disinsentif fiskal untuk memperkuat manfaat bagi ekonomi nasional, maupun aturan yang lebih teknis terkait keamanan data.
“Kembali ke amanah pasal 33 UUD 45, jangan kalah oleh liberalisasi ekonomi dengan cover ekonomi digital,” pungkasnya.
Setelah putaran pendanaan Seri F, perusahaan mengklaim para pendiri Gojek akan tetap memiliki kontrol terhadap pengambilan keputusan dan penentuan arah kebijakan perusahaan agar mereka dapat merealisasikan visi jangka panjang perusahaan serta terus melakukan ekspansi dan pengembangan bisnis yang pesat.
Diperkirakan Gojek sudah disuntik investor asing lebih dari USD 3 miliar. Techcrunch melaporkan, Gojek telah tujuh kali melakukan putaran penggalangan dana dan diperkirakan valuasinya mendekati USD 10 miliar.
Saat ini investor Gojek adalah Tencent Holdings, JD.com, New World Strategic Invesment dari Tiongkok, Google dari AS, Temasek Holdings dan Hera Capital dari Singapura, dan Astra International dan GDP Ventures dari Indonesia.
(jpc)
