PALU EKSPRES, JAKARTA – Sekretaris Jenderal Partai Demorasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto menyebut pernyataan pernyataan petinggi Amien Rais berbahya. Apa yang disampaiknnya saat aksi di depan kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) beberapa waktu lalu, berupaya mendelegitimasi penyelenggara pemilihan umum (Pemilu).
“Bapak Amien Rais melakukan upaya yang menurut saya sangat berbahaya disampaikan,” ujar Hasto dalam keterangan tertulis yang diterima JawaPos.com, Senin (4/3/2019).
Hasto menerangkan, sejak dulu PDIP konsisten agar Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu diperbaiki dan penyelenggara Pemilu tetap netral. ? Sebab, menurut Hasto, PDIP memilki pengalaman buruk di masa lalu.
Terutama pada Pemilu 2004 dan 2009, yang merupakan era ketika PAN terlibat dengan kekuasaan era Presiden SBY. Dia menekankan, situasi yang sama seperti 2004 dan 2009 itu takkan bakal terjadi pada Pemilu 2019.
“Karena itulah justru ketika kita berada dalam kekuasaan pemerintahan kita tidak ingin menggunakan kekuasaan dengan cara-cara yang tidak benar,” katanya.
Hasto memastikan ketika partainya merupakan partai penguasa, maka takkan mau menggunakan cara-cara kotor seperti di era Orde Baru yang dikritisinya. Sebagai contoh, Orde Baru dikritik karena KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme).
Maka PDIP memegang prinsip itu dengan tak membolehkan adanya nepotisme dalam pengelolaan daftar caleg-nya. Dibatasi maksimal hanya dua dari satu keluarga yang boleh menjadi caleg.
Itupun tak boleh dalam satu tingkatan di dapil yang sama.
“Ada yang mengaku tokoh reformasi, dulu getol bicara nepotisme, eh sekarang partainya empat anaknya itu menjadi caleg di partai tersebut,” kata Hasto.
Sebelumnya, ?dalam apel siaga umat tokoh Persaudaraan Alumni (PA) 212 yang juga Ketua Dewan Pengarah Badan Pemenangan Nasional ?(BPN), Amien Rais meminta KPU dan Bawaslu bertindak adil dalam mengawasi jalannya Pemilu 2019.
Dalam aksi itu, Amien menyebut KPU dan Bawaslu akan dilaknat Allah SWT jika tida berlaku adil dan membiarkan kecurangan terjadi.
Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) itu juga mendesak adanya audit forensik terhadap IT KPU.
(gun/jpc)
