PALU EKSPRES, PALU – Wali Kota Palu Hidayat mendesak Kementerian terkait segera merealisasikan pemenuhan hak-hak korban bencana di Kota Palu. Desakan itu disampaikan dalam rapat koordinasi khusus (Rakorsus) penanggulangan bencana di Kantor Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Kemenpolhukam) Republik Indonesia, Kamis 21 Maret 2019.
Salahsatu kebutuhan yang mendesak diungkap Wali Kota dalam Rakorsus adalah pemenuhan jatah hidup (Jadup) bagi pengungsi di shelter pengungsian.
Hal ini dianggap sebagai sebuah kendala bersama antara Pemkot Palu dan masyarakat terdampak.
Hidayat menjelaskan, hingga memasuki bulan keenam paska bencana, belum ada kejelasan soal distribusi dana Jadup dari Kementerian terkait.
Sementara anggaran yang dipersiapkan dalam APBD Kota Palu untuk pemenuhan Jadup hanya bisa mengcover hingga Maret 2019.
Rentang waktu lima bulan kebelakang, atau sejak berakhirnya masa tanggap darurat. Bahkan hingga perpanjangan kedua masa transisi darurat, pemenuhan Jadup menurut Hidayat masih ditanggung Pemkot Palu.
“Kemampuan pembiayaan pemerintah Kota Palu tersebut hanya tersedia hingga berakhirnya bulan maret 2019 ini,”ungkap Hidayat dalam Rakorsus.
Jika Kementerian terkait tidak segera merealisasikan dana Jadup, maka kata Hidayat, dipastikan untuk April 2019, pengungsi di Kota Palu tidak akan mendapat pasokan Jadup lagi.
Selain soal Jadup, Hidayat juga mendesak percepatan realisasi pemberian dan stimulan perbaikan rumah dan santunan duka bagi keluarga korban meninggal dunia.
Sejauh ini pun kata dia, belum ada kejelasan dan kepastian.
Padahal Pemkot Palu telah melakukan verifikasi dan validasi data tahap 1 dan telah menyerahkan data tersebut melalui OPD terkait kepada kementerian penanggungjawab.
Selanjutnya terkait penyiapan hunian tetap (Huntap) Hidayat menjelaskan masih adanya pihak-pihak yang terus berusaha menghambat upaya Pemkot Palu dan yayasan pemberi bantuan untuk membangun sedikitnya 2.000 unit Huntap di Kelurahan Tondo dan sekitarnya
.
Hidayat pun dalam kesempatan itu mengemukakan masih banyaknya keluhan masyarakat korban bencana yang menghuni maupun calon penghuni huntara terkait fasilitas sanitasi dan fasilitas listrik yang kurang memadai.
