PALU EKSPRES, PALU– Pemerintah Kota Palu berencana menggeser beberapa mata anggaran dalam APBD tahun 2019 untuk dialokasikan sebagai dana pemenuhan jatah hidup (Jadup) bagi pengungsi korban bencana.
Rencana ini dilakukan sebagai antisipasi pemenuhan Jadup lantaran belum adanya kejelasan dari Kementerian Sosial (Kemensos) RI.
Wali Kota Palu, Hidayat menyatakan untuk rencana itu, tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) akan melakukan perhitungan APBD. Karena itu Hidayat mengaku belum bisa menyebut angka pasti pergeseran anggaran tersebut.
“Kita lakukan perhitungan dulu,”kata Hidayat, Senin 1 April 2019.
Namun begitu jelas Hidayat, nilai anggaran yang akan digeser untuk Jadup kemungkinan tidak lagi sebesar alokasi yang sebelumnya. Dimana sebelumnya Pemkot mengalokasikan sekitar Rp54miliar untuk Jadup terhitung sejak Oktober, November dan Desember 2018. Serta Jadup untuk Januari, Februari dan Maret 2019.
“Paling tidak kita bisa membantu untuk pengadaan berasnya saja dulu,”pungkasnya.
Sebelumnya Wakil Ketua DPRD Palu, Erfandi menyatakan DPRD Palu memang berencana untuk mengupayakan adanya pergeseran APBD Palu 2019 untuk memenuhi Jadup pengungsi
Menurut dia, Kemensos RI sejauh ini belum memberikan kepastian waktu penyaluran Jadup tersebut. Erfandi menilai Kemensos sama sekali tidak memiliki empati untuk percepatan dana Jadup tersebut.
“Ini sudah memasuki bulan keenam. Kasihan pengungsi. Sementara anggaran kita terbatas,”kata Erfandi, Senin 25 Maret 2019.
Namun begitu jelas Erfandi, situasi ini perlu diantisipasi. Jangan sampai kebutuhan pengungsi akan Jadup terputus cuma lantaran dana yang disediakan hanya untuk sampai Maret.
Oleh sebab itu terang Erdandy, pihaknya akan berkoordinasi dengan Pemkot Palu serta unsur terkait lainnya untuk membahas kemungkinan melakukan pergeseran anggaran APBD 2019 untuk memenuhi kebutuhan Jadup selanjutnya
“Kita juga akan berkoordinasi inspektorat, kepolisian dan kejaksaan.
Barangkali bisa kita gunakan sistem anggaran mendahului,”terangnya.
Dia menambahkan, bulan Maret 2019 sebentar lagi berakhir. Karenanya hal ini perlu secepatnya dipikirkan bersama. Mengingat belum adanya kejelasan waktu penyaluran Jadul dari Kemensos RI.
