SIPPADU. Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Derry Djanggola membuka Rakor Pengendalian dan Perizinan se Sulawesi Tengah yang dirangkai dengan peluncuran SIPPADU (Sistem Informasi Pelayanan Perizinan Terpadu). (foto: Harold/Humas Prov. Sulteng)
PALU, PE — Sulawesi Tengah belakangan ini menjadi salah satu daerah yang paling banyak diminati investor. Ini terlihat dari data izin prinsip yang tercatat sebesar Rp92,8 triliun. Rinciannya dari Penanaman Modal Dalam Negeri sebesar Rp46,2 triliun dan Penanaman Modal Asing sebesar Rp46,6 triliun.
Sementara capaian realisasinya hingga TW III 2016 telah mencapai Rp17,35 triliun. Itu telah melebihi target Badan Koordinasi Penanam Modal sebesar Rp14,5 triliun. Pencapaian tersebut tertinggi di wilayah Sulawesi dan nomor 2 di Kawasan Timur Indonesia.
Demikian disampaikan Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Derry Djanggola saat membuka Rakor Pengendalian dan Perizinan se Sulawesi Tengah yang dirangkai dengan peluncuran SIPPADU (Sistem Informasi Pelayanan Perizinan Terpadu) pada Selasa, 20 Desember 2016 di Hotel Swissbell, Palu seperti dikutip dari sultengekspres.com, Rabu, 21 Desember 2016.
Derry yang mewakili Gubernur Longki Djanggola kemudian merinci bahwa nilai Rp17,35 triliun berasal dari PMDN sebesar Rp920,5 miliar dan PMA sebesar Rp16,4 triliun. Adapun daerah sebaran penghasil investasi terbesar di Sulteng yaitu Kabupaten Morowali sebesar Rp13,8 triliun, Banggai Rp2,4 triliun, Morowali Utara Rp586,9 miliar, Poso Rp320,1 miliar dan Palu Rp80 miliar.
“Saya memberikan apresiasi yang tinggi pada seluruh aparatur penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu se-Sulawesi Tengah,” puji Gubernur Longki seperti yang disampaikan Plt Sekda Derry B. Djanggola.
Olehnya, Gubernur meminta dukungan semua pihak baik pusat dan daerah untuk terus mendorong dan memfasilitasi iklim investasi di Sulteng.
“Saya harap aparatur meningkatkan kualitas dan kapabilitas, bekerja profesional dan menghindari pungli,” tandas kepala daerah yang juga Ketua DPD Partai Gerindra Sulteng itu.
Terkait perizinan untuk investasi, Gubernur Longki menyampaikan bahwa peningkatan pelayanan perizinan dalam hal kemudahan pengurusan izin investasi menjadi prioritas pemerintah Jokowi-JK. Pengurusan perizian ditargetkan bisa selesai maksimal 15 hari kerja. Ini ditekankan kembali ditekankan Gubernur Longki dalam sambutan tertulisnya itu.
Di saat sama, Gubernur berharap SIPPADU dapat mengoptimalkan pengendalian dan perizinan di Sulteng sehingga bersumbangsih meningkatkan peringkat ease of doing business (kemudahan berbisnis) Indonesia dari posisi saat ini di peringkat 91 hingga mencapai target, keinginan pemerintah di peringkat 40 dunia.(aaa)
